Aher Dorong Pengawasan Partisipatif Demi Pemilu Bersih di Bandung Barat

Selain itu, ia mengingatkan akan tantangan besar lainnya dalam pemilu, seperti praktik politik uang, manipulasi suara, dan lemahnya pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurutnya, pengawasan partisipatif masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh, bahkan sejak sebelum hari pemungutan suara.

"Pemilu harus transparan, jujur, dan adil. Bawaslu juga harus merasa nyaman dalam bekerja karena sering terjadi ketidaktepatan atau kesalahan teknis di lapangan. Di sinilah peran masyarakat sangat penting," ujarnya.

Ahmad Heryawan menyampaikan bahwa dasar hukum terkait pengawasan partisipatif sudah diatur dalam undang-undang. Namun, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat terlibat langsung, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang siap melaporkan pelanggaran dan menolak praktik-praktik curang seperti politik uang.

"Politik uang harus ditolak. Kita harus mengedukasi masyarakat, betapa besar dampaknya bagi masa depan bangsa. Sebesar apa pun uangnya, kalau masyarakat sadar, insyaallah bisa menolak," katanya.

Menutup penyampaiannya, Aher juga mendorong agar DPR RI dapat berperan lebih besar dalam memastikan data kependudukan yang akurat, termasuk memfasilitasi pentingnya akta kelahiran dan akta kematian.

"Data yang akurat adalah kunci pemilu yang bersih. DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia dan terverifikasi dengan baik bersama Bawaslu dan KPU," pungkasnya.

Acara ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal, dengan mendorong keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pengawasan pemilu, demi terciptanya proses pemilihan yang lebih transparan dan berintegritas. @ihda