64 Persen Eksportir Asia Pasifik Belum Siap Hadapi Aturan Baru AS

Hasil survei FedEx menunjukkan kesiapan pelaku usaha masih relatif rendah. Dari seluruh responden, 28 persen mengaku telah memahami aturan baru, tetapi belum mengambil langkah untuk memenuhinya. Sementara 18 persen memperkirakan kebijakan tersebut akan menimbulkan gangguan yang cukup besar terhadap pengiriman produk ke Amerika Serikat.

Di sisi lain, 36 persen responden menyatakan telah memiliki tingkat kesiapan tertentu. Namun hanya 15 persen yang menyebut perusahaannya sudah siap sepenuhnya secara operasional untuk memenuhi kewajiban e-filing.

Menurut FedEx, perusahaan yang belum menyiapkan data keselamatan produk, dokumentasi elektronik, maupun referensi sertifikat berpotensi menghadapi berbagai konsekuensi, mulai dari keterlambatan proses kepabeanan, sanksi administratif, hingga penolakan barang saat memasuki wilayah Amerika Serikat.

Tantangan lain yang dihadapi eksportir adalah lamanya proses pendaftaran ke CPSC Product Registry, yang dapat memakan waktu hingga enam bulan. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha yang belum memulai proses registrasi berisiko tidak dapat memanfaatkan skema pelaporan yang lebih sederhana ketika aturan mulai berlaku.

Survei juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha. Sebanyak 32 persen responden menyebut kesulitan menentukan apakah produk yang mereka ekspor termasuk dalam ruang lingkup regulasi CPSC. Kemudian 23 persen membutuhkan solusi digital untuk memvalidasi data sebelum dikirimkan, sedangkan **19 persen** menginginkan panduan yang lebih sederhana mengenai ruang lingkup regulasi, proses registrasi, dan persyaratan dokumentasi.

Adapun bentuk dukungan yang paling dibutuhkan pelaku usaha menjelang penerapan regulasi baru adalah sumber informasi terpusat yang menyediakan pembaruan aturan secara berkala dan panduan yang jelas, sebagaimana disampaikan oleh 31 persen responden. Sebanyak 27 persen menginginkan solusi alur kerja yang terintegrasi agar proses dokumentasi lebih sederhana, sedangkan 17 persen membutuhkan akses terhadap tenaga ahli di bidang kepatuhan perdagangan dan kepabeanan.