10 Raperda Disetujui, Pemkab Bandung dan DPRD Siapkan Arah Kebijakan 2027
Pemerintah Kabupaten Bandung bersama DPRD Kabupaten Bandung pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin (14/9/2026)./visi.news/ist.
KDS menekankan pentingnya membangun kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Sinergi tersebut diperlukan agar APBD tidak hanya memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Bandung.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu, mengatakan DPRD dan Bupati memiliki pandangan yang sama dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah.
“DPRD dan Bupati memiliki pandangan yang sama dalam menentukan arah kebijakan anggaran di Kabupaten Bandung. Kita sama-sama mengutamakan program dan kegiatan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Renie usai Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bandung.
Kesamaan arah tersebut diharapkan menjadi modal penting dalam pembahasan RAPBD 2027 agar berlangsung secara terbuka, konstruktif, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bandung dan DPRD juga diharapkan dapat menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga APBD dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!