Zainul Maarif, Dosen Filsafat Unusia, Hadapi Sidang Etik Usai Temui Presiden Israel

VISI.NEWS | JAKARTA - Universitas Nadhatul Ulama Indonesia (Unusia) mengumumkan akan menggelar sidang etik untuk salah satu dosennya, Zainul Maarif, yang baru-baru ini bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Pertemuan ini menimbulkan kontroversi dan menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Unusia dan Nahdlatul Ulama (NU).

Zainul Maarif, dosen filsafat di Unusia, adalah salah satu dari lima anggota Nahdlatul Ulama yang bertemu dengan Presiden Israel pekan lalu. Kepala Biro Hubungan Masyarakat NU, Dwi Putri, menyatakan bahwa pertemuan tersebut adalah aktivitas pribadi dan tidak terkait dengan Unusia sebagai institusi pendidikan. "Unusia akan menggelar sidang etik terhadap Saudara Zainul Maarif untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang bersangkutan," kata Dwi yang dikutip dari laman NU Online pada Senin, (15/7/2024).

Unusia menegaskan bahwa kunjungan Zainul dan rekan-rekannya berdampak langsung terhadap reputasi universitas. Pertemuan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Unusia. Zainul Maarif, yang memiliki latar belakang akademis kuat dengan gelar dari Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Indonesia, kini menjadi pusat perhatian publik.

Zainul menyelesaikan pendidikan filsafat dan agama di Universitas Al-Azhar dan melanjutkan studi filsafat dan Islam di Universitas Indonesia. Selama di UI, ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia juga mendapatkan gelar doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, dengan riset mengenai pemikiran Hassan Hanafi.

Saat ini, Zainul mengajar filsafat di Unusia dan aktif dalam pendidikan kader ulama di Masjid Istiqlal Jakarta. Namun, pertemuannya dengan Presiden Israel telah menimbulkan polemik. Foto-foto pertemuan tersebut viral di media sosial, mengundang reaksi dari berbagai pihak.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil kelima orang yang terlibat dalam pertemuan tersebut untuk dimintai keterangan. "Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan," katanya. Jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, tidak menutup kemungkinan mereka akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau badan otonom PBNU.