Wali Kota Bandung Teken Pakta Integritas, Pastikan SPMB Bersih

VISI.NEWS | BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya dalam memastikan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berjalan bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh kepala sekolah negeri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMP, yang digelar di Aula SMPN 2 Bandung, Selasa (24/6/2025). Acara tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan dihadiri unsur Forkopimda termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan. Farhan menyatakan bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan karakter dan daya saing bangsa. “Di Kota Bandung saat ini terdapat 350 satuan pendidikan negeri: terdiri dari 5 TK Negeri, 270 SD Negeri, dan 75 SMP Negeri. Jumlah ini mencerminkan tanggung jawab besar kita untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta didik,” ujarnya. Farhan melaporkan bahwa hingga 20 Juni 2025, tercatat sekitar 47.500 calon peserta didik telah terdaftar dalam sistem SPMB. Ia menekankan bahwa tingginya antusiasme masyarakat harus diimbangi dengan sistem seleksi yang adil dan bebas dari intervensi. Ia memastikan bahwa tahun ini pengawasan SPMB diperketat, termasuk dengan pembentukan tim pemantau khusus yang akan turun langsung ke sekolah-sekolah dengan peminat tinggi. Tim ini bekerja secara tertutup dan tidak diumumkan ke publik demi efektivitas pengawasan. “Kita tidak bisa sendiri. Ada dukungan dari Dandim, Wakapolres, hingga Kejari. Kita kompak jaga proses ini. Kalau ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, saya siap minta dukungan aparat. Bahkan sampai minta tolong Pak Menteri kalau perlu,” kata Farhan. Ia juga menegaskan, sejauh ini belum ditemukan indikasi praktik kecurangan atau transaksi mencurigakan dalam proses seleksi. “Alhamdulillah tidak ada pelaku yang terbukti. Mereka mundur teratur ketika kita gebrak-gebrak. Pencegahan jadi langkah utama,” ungkapnya. Kepada orang tua, Farhan mengingatkan agar tidak tergoda menggunakan cara curang untuk memasukkan anak ke sekolah favorit. “Jangan tempuh cara-cara yang kotor. Karunya budak. Kita akan pidana bukan hanya penerima pungli, tapi juga pemberinya,” tegasnya. Farhan juga menyoroti tantangan pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota atau dikenal sebagai blank spot pendidikan. Sebagai solusi, Pemkot sedang mempertimbangkan insentif transportasi khusus serta meningkatkan kemitraan dengan sekolah swasta. Pemkot Bandung juga mendukung implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan gratis di sekolah swasta, dan tengah merancang skema bantuan operasional serta beasiswa agar lebih banyak siswa dari keluarga tidak mampu yang terbantu. Terkait isu favoritisme terhadap sekolah tertentu, Farhan menilai hal itu lebih pada persoalan persepsi masyarakat. “Kita tidak akan bikin perda anti sekolah favorit. Yang penting bukan melawan persepsi, tapi meningkatkan kualitas seluruh sekolah agar setara,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan adalah prioritas, termasuk di wilayah pinggiran kota. “Saya harus bikin sekolah yang di Cibiru sama bagusnya dengan yang di tengah kota. Itu bukti nyata, bukan sekadar narasi,” tutup Farhan. @ffr