Wakil Ketua DPR RI sebut Rasio Polisi Tak Manusiawi, Ancaman Keamanan di Era Digital

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG - Peresmian Command Center 'Ciparay Bengras' di Mapolsek Ciparay, Jalan Alun-alun Timur No. 2, Jumat (8/8/2025), memicu pernyataan keras dari Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia menegaskan bahwa sistem keamanan di Indonesia menghadapi krisis serius, terutama terkait rasio jumlah polisi terhadap jumlah penduduk. “Sejak awal kita tahu digitalisasi itu keniscayaan. Tapi tanpa pengawasan yang ketat, teknologi bisa disalahgunakan,” ujar Cucun. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Kapolsek Ciparay, satu polisi harus mengawasi hingga 5.000 warga. Padahal, menurut standar ideal, seharusnya ada satu polisi untuk setiap 400–500 warga. “Kita ini sudah masuk kategori urban, tapi status wilayahnya belum berubah. DPR yang menetapkan status rural atau urban. Kalau statusnya tidak diperbaharui, Polri akan terus terbebani,” jelasnya. Cucun menekankan bahwa beban ini akan semakin berat menjelang momentum besar seperti Pilkades Serentak 2027. Ia menilai bahwa pemilihan kepala desa sangat rawan konflik karena melibatkan interaksi langsung antarwarga, yang seringkali diperkeruh oleh pendukung fanatik. “Personel di tingkat polres juga terbatas. Kalau polres saja kekurangan personel, bagaimana bisa mengamankan Pilkades serentak?” imbuhnya. Meski begitu, Cucun memuji pemasangan sistem CCTV di wilayah Ciparay sebagai langkah tepat. Ia mencontohkan bagaimana CCTV pernah membantu menemukan korban hilang hanya dalam waktu 30 menit berkat pelacakan kendaraan dan identifikasi pelat nomor. “Inovasi ini sangat membantu menutup kekurangan jumlah personel. Tapi teknologi saja tidak cukup,” katanya. Namun ia juga mengingatkan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi. “Privasi warga bisa terancam kalau semua CCTV di desa terkoneksi langsung ke Kapolsek. Kita harus pastikan ada aturan yang jelas, pengawasan yang transparan, dan pemanfaatan yang sesuai hukum,” tegasnya. Cucun turut menyayangkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia mempertanyakan apakah masyarakat masih mau bergotong royong, ronda malam, atau kerja bakti seperti dulu. “Fenomena zaman sekarang membuat rasa kebersamaan memudar. Padahal, sebelum ada teknologi canggih, keamanan dijaga secara swakarsa. Ayah saya sendiri dulu polisi desa tanpa fasilitas modern,” ungkapnya. Sebagai penutup, Cucun berjanji akan menyampaikan temuan ini kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait. Ia menyerukan pentingnya kolaborasi antara Polri, Pemda, dan DPR untuk memperbaiki rasio personel serta meningkatkan kapasitas teknologi keamanan. “Kalau kita diam, ancamannya akan makin besar. Teknologi seperti Command Center ini harus didukung dengan pelatihan, SDM, dan anggaran memadai,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan anggaran, sistem keamanan terpadu tidak akan berkembang. “Dana itu penting. Tanpa dana, teknologi hanya jadi pajangan,” pungkasnya @gvr