VISI | Tragedi Banjaran

Lebih menyedihkan lagi, di tengah tragedi ini nyaris tidak terdengar suara lantang dari sepuluh anggota DPR asal Dapil Jabar II. Padahal, bahkan di kecamatan tempat EN tinggal, ada wakil rakyat yang duduk di Senayan. Diamnya mereka sungguh ironis, karena justru merekalah yang seharusnya lebih sibuk dan proaktif membangun jaring pengaman kemiskinan, bukan sekadar hadir saat masa kampanye atau ketika sorotan publik sedang tinggi. Mereka bisa mendorong anggaran program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, mengawal distribusi bansos agar tidak bocor, atau membuat inisiatif regulasi yang langsung menjawab kebutuhan dasar rakyat, seperti akses pangan murah, listrik terjangkau, hingga pembebasan biaya sekolah bagi keluarga miskin.

Lebih jauh, ini mengingatkan bahwa kemiskinan bukan soal angka statistik, tapi martabat. Ketika martabat manusia ditekan jadi "orang miskin penuh utang," keputusan ekstrem mungkin terjadi. EN adalah bukti nyatanya: rasa malu, kelelahan, kecewa, kemudian putus asa. Kita tidak boleh menyalahkan korban. Yang harus dikritik adalah sistem yang membiarkan rakyat tertekan hingga putus asa. Seharusnya sistem politik dan ekonomi kita mencegah tragedi seperti ini.

Peran pemerintah daerah vital. Desa, kecamatan, kabupaten mesti punya sistem deteksi dini keluarga rentan—bukan bantuan sembako sesaat, tetapi pendampingan ekonomi, psikologis, dan sosial, agar mereka tidak merasa sendiri melawan tekanan.

Tragedi kemanusiaan di Banjaran adalah panggilan refleksi: sejauh mana kita menunaikan amanah konstitusi—menyejahterakan rakyat? Apakah demokrasi kita hanya melahirkan wakil rakyat di kursi empuk, sementara nyawa rakyat yang lapar dibiarkan melayang? Jika jurang elite–rakyat dibiarkan melebar, tragedi akan terus berulang. Banjaran bukan nama saja—ia adalah simbol luka bangsa. Luka yang menuntut keadilan, hanya bisa dijawab dengan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.***