VISI | Tragedi Banjaran

Kondisi keluarga yang rapuh, ditambah tekanan ekonomi, menjadi kombinasi penghancur. Pada titik itu, EN merasa jalan satu-satunya adalah mengakhiri hidup, dan tragisnya, membawa serta anak-anaknya yang tak berdosa.

Kita teringat kasus serupa di berbagai daerah, di mana orang tua nekat menghabisi anak-anaknya lalu bunuh diri karena tekanan ekonomi. Di Klaten, seorang ibu mengajak anaknya menenggak racun serangga karena tak kuat menanggung utang koperasi. Di Jakarta, ada ayah yang gantung diri dengan pesan tidak sanggup lagi membayar cicilan. Polanya sama: ekonomi tertekan dan harapan yang menipis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kesenjangan sosial dan disparitas pendapatan bukan sekadar statistik, tetapi nyata menghantui rumah rakyat kecil. Mereka dihantam harga pokok, listrik, air, cicilan, sementara elit politik sibuk memperdebatkan posisi dan fasilitas, seolah tidak mendengar jeritan.

Sungguh menggetarkan: di sebuah dapil dengan representasi politik besar, masih ada yang memilih jalan maut karena merasa tak ada yang mendengar. Apakah wakil mereka tidak tahu? Atau hanya menikmati fasilitas di Jakarta, sementara tragedi seperti ini jadi sekadar headline sesaat?

Kasus Banjaran seharusnya menjadi tamparan bagi elite politik. Kesejahteraan bukan soal angka pertumbuhan ekonomi atau surplus APBN, tapi bagaimana EN bisa makan layak, tidur tanpa dihantui utang, dan hidup tanpa rasa malu di komunitasnya. Ironisnya, tragedi ini terjadi di daerah yang bupatinya juga cukup intens memberikan perhatian kepada warga tidak mampu, dan di provinsi yang gubernurnya dikenal sangat peduli pada masyarakat miskin.

Namun kepedulian personal seorang kepala daerah saja tidak cukup. Jejaring pengaman sosial harus dibangun secara sistemik, bukan sekadar digetok tularkan setelah ada contoh kebaikan yang viral di konten media sosial. Sebab, rakyat tidak butuh panggung kepedulian sesaat, melainkan kepastian perlindungan jangka panjang yang mampu mencegah tragedi kemanusiaan seperti di Banjaran