VISI | Refleksi HUT ke-385 Kabupaten Bandung

Gagasan ini bukan tanpa dasar. Kawasan seperti Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang selama ini menjadi titik lumpuh ketika banjir datang. Aktivitas ekonomi terhenti, mobilitas warga terputus, dan kerugian sosial-ekonomi berulang setiap tahun. Jalan alternatif menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan.

Namun seperti biasa, persoalannya kembali ke klasik: anggaran. Proyek flyover lintas kawasan ini jelas membutuhkan dana besar, jauh di luar kapasitas APBD Kabupaten Bandung. Artinya, keterlibatan pemerintah provinsi dan pusat menjadi keniscayaan.

Di sinilah ironi kembali muncul. Ketika solusi mulai dirancang di level daerah, eksekusinya kerap tersendat di level yang lebih tinggi. Koordinasi antarpemerintah masih menjadi titik lemah yang berulang.

Contoh konkret bisa dilihat pada pembangunan jembatan Dayeuhkolot dan Cijeruk. Proyek ini sempat dijanjikan oleh Dedi Mulyadi, namun dalam praktiknya justru diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah Dadang Supriatna. Sebuah fakta yang diam-diam menyimpan kritik: janji besar sering kali berakhir menjadi beban daerah.

Satirnya, solusi kecil dikerjakan daerah, sementara solusi besar menunggu restu pusat yang tak kunjung datang.

Padahal, jika flyover Bojongsoang–Buahbatu benar-benar terwujud, ia bisa menjadi game changer. Bukan menyelesaikan banjir, tetapi meminimalkan dampaknya terhadap kehidupan warga. Setidaknya, masyarakat tidak lagi sepenuhnya lumpuh setiap kali air naik.

Namun kembali lagi, infrastruktur hanya akan menjadi solusi parsial jika akar masalah Citarum tidak disentuh. Jalan bisa ditinggikan, tapi jika air terus meluap, maka kita hanya memindahkan masalah ke titik lain.

Di sinilah letak dilema pembangunan: antara solusi jangka pendek yang realistis dan solusi jangka panjang yang sering kali tak populer.