VISI | Refleksi HUT ke-385 Kabupaten Bandung

Di era Ridwan Kamil mencoba pendekatan baru melalui program Citarum Harum. Ia mengajukan Rp600 miliar ke pusat, dengan pembagian unik: setengah untuk operasional TNI sebagai satgas, setengah untuk pembangunan kolam retensi.

Namun bahkan dengan total anggaran penanganan banjir Jawa Barat yang disebut mencapai Rp10 triliun, hasilnya masih jauh dari harapan. Sungai tetap meluap, Bandung tetap terendam, dan warga tetap mengungsi.

Ironi yang sederhana: kita punya dana triliunan, tapi solusi masih setengah jalan.

Kini di era Dedi Mulyadi, narasi berubah lagi. Ia secara jujur mengakui bahwa banjir Citarum tidak mungkin diselesaikan oleh satu kepala daerah saja. Bahkan tidak oleh satu generasi kebijakan. Ia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat luas.

Pernyataan itu terdengar realistis—sekaligus mengandung pengakuan tak langsung: negara belum sepenuhnya mampu mengendalikan sungainya sendiri.

Dalam konteks ini, keputusan Dadang Supriatna memang relevan secara moral. Mengalihkan anggaran dari pesta ke penanggulangan bencana adalah langkah yang tepat.

Kita seperti terus memadamkan api tanpa pernah mencari sumber percikannya.

Namun di tengah stagnasi solusi itu, muncul satu gagasan konkret dari Dadang Supriatna: membangun jalur alternatif agar masyarakat Bandung Selatan tetap bisa beraktivitas saat banjir melumpuhkan akses utama. Salah satu usulan kuncinya adalah pembangunan flyover Bojongsoang hingga Buahbatu.