VISI | Refleksi Akhir 2025, Cermin Perbaikan Sistem Bernegara

Momentum usulan Presiden Prabowo untuk pilkada kembali di pilih oleh DPRD, adalah satu keniscayaan, jika kembali kepada sistem parlementer, otomatis Gubernur, Bupati dan Walikota di pilih oleh DPRD, sederajat dengan Perdana Menteri yang dipilih oleh DPR RI dan DPD RI, jadi sejatinya usulan Presiden Prabowo ini, yang terbaik adalah menggelindingnya REFORMASI JILID 2, yang mengembalikan sistem bernegara yang lebih baik, dari Presidentil kepada Parlementer kembali.

Sistem parlementer inilah yang akan menjadikan sistem bernegara lebih sehat, dimana pemilihan langsung eksekutif oleh Rakyat, hanya pilpres. Dan presiden kembali menjadi kepala negara dan simbol negara yang utuh, yang tidak boleh sama sekali di kuyo-kuyo, dan punya kewenangan melantik Perdana Menteri, dan punya hak Veto, manakala Perdana Menteri telah nyata-nyata menyimpang dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan adanya kepala negara dan simbol negara yang jelas ini, tentu saja sesuai dengan DNA kerajaan-kerajaan, yang merupakan budaya asli Indonesia, salurannya jelas. Bahwa Indonesia punya Raja lima tahunan yang bernama Presiden.

Kemudian Persatuan Indonesia pun menguat dimana adanya pembagian kekuasaan antara Kepala Negara dengan jabatan Presiden, dan Kepala Pemerintahan dengan jabatan Perdana Menteri. Pembagian kekuasaan ini terutama untuk mengangkat harkat martabat Jawa dan Non Jawa. Untuk Jawa tentunya mendominasi dalam pilpres langsung dan jadi Presiden, namun non Jawa pun tetap terhormat bisa menjadi Perdana Menteri, tinggal brilian, mumpuni dan bisa terpilih di Parlemen menjadi Perdana Menteri. Sejarah membuktikan perdana menteri non Jawa adalah sbb ; Sutan Syahrir, Amir Syarifuddin, Muhammad Hatta, Abdul Halim, Muhammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan Joeanda Kartawidjaja.***