VISI | Pers: Sebuah Catatan Kecil untuk Kang Dedi Mulyadi

Oleh Aep S. Abdullah

ADA kisah klasik dari masa Kekaisaran Romawi tentang seorang jenderal yang menang perang dan diarak keliling kota. Di belakang kereta kemenangannya, berdiri seorang budak yang terus-menerus mengingatkan: "Ingat, engkau hanya manusia." Fungsinya satu: agar sang jenderal tak mabuk pujian. Dalam sistem demokrasi modern, peran itu dimainkan oleh pers.

Sayangnya, saya mulai meragukan apakah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memahami pentingnya peran ini. Ketika ia dengan bangga memotong anggaran media dari Rp 50 miliar menjadi hanya Rp 3 miliar. Saya melihat sinyal yang mengkhawatirkan: pelemahan sistem kontrol sosial yang sah dalam demokrasi.

Sebagian pihak mungkin akan menyambut baik efisiensi anggaran ini. Tapi mari jujur: apakah efisiensi itu ditujukan untuk memperkuat pelayanan publik atau sekadar menyingkirkan suara-suara yang tak menyenangkan telinga?

Meski visi.news tak pernah mencicipi anggaran iklan atau pariwara dari Diskominfo Jabar, tapi sangat menyayangkan pemangkasan itu, karena akan memperlemah keberlangsungan media. Bahkan bisa menjadikan media yang selama ini hidup dari kerjasama iklan atau pariwara Pemprov Jabar, bubar. Pemangkasan ini bukan soal untung-rugi media. Ini soal keberpihakan pada kebebasan berpendapat. Jika anggaran komunikasi publik dikerdilkan, maka kanal kritik pun dipersempit. Siapa yang akan berani lantang bersuara bila ruangnya disempitkan?

Anggaran media bukan cuma soal publikasi kegiatan pemerintah. Ia adalah ruang pertarungan wacana, tempat masyarakat melihat bahwa pemerintah tak kebal kritik. Saat Gubernur memotong dana ini, ia tak hanya mematikan lampu panggung, tapi juga membungkam pemusik yang memainkan nada sumbang.

Kang Dedi nampaknya lebih besar memberikan anggaran untuk pentas seni dan budaya ketimbang membesarkan pers sebagai partner untuk menjaga karir politiknya. Yang dikhawatirkan, sebagai "aset" Jawa Barat, Kang Dedi lebih senang dipuji ketimbang diingatkan kalau salah melangkah. Kita sudah kehilangan aset politik asal Jabar itu, ketika Ridwan Kamil, yang dulu di puji-puji, dengan 21,5 juta follower Instagram dan 3,7 juta pengikut facebooknya, akibat mempersempit ruang kritik.

Pers adalah pilar keempat demokrasi. Dalam Pasal 3 UU Pers No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kontrol sosial—ini yang tampaknya mulai tidak nyaman bagi Gubernur.

Contohnya ketika Kang Dedi Mulyadi meminta sekolah tidak menahan ijazah siswa yang menunggak. Narasinya populis. Tetapi tak menyentuh akar masalah. Bagaimana dengan sekolah swasta yang bergantung pada uang tunggakan itu untuk menggaji guru, memperbaiki fasilitas, atau bahkan sekadar membayar listrik?

Kebijakan tanpa solusi struktural hanya akan melahirkan kebingungan. Guru-guru yang seharusnya mendidik, malah dipaksa berperan sebagai penagih utang. Sementara Gubernur bisa berdiri gagah, seolah pembela rakyat kecil.

Sama seperti nasib pers di Jabar nantinya. Gubernur dapat pujian, orang tua dan siswa nunggak bisa tertawa, sementara sekolahnya makin terpuruk.

Begitu juga ketika ia memarahi siswa nakal. Di permukaan, publik bersorak: ini pemimpin tegas! Tapi, apakah kita bertanya kenapa siswa itu nakal? Apakah kita menyentuh soal ibu-ibu yang harus bekerja dua shift demi menyambung hidup, hingga tak sempat mendampingi anaknya belajar atau berbicara? Ibu sebagai pembentuk watak anak, dihabiskan waktunya untuk survive mencari nafkah

Seorang pemimpin sejati tak hanya menegur hasil, tapi mengobati akar persoalan. Dan untuk itu, ia butuh media yang berani menunjukkan cacat, bukan hanya memuja wajah tampan atau gaya bicara yang memikat.

Pemotongan anggaran media ini akan membuat banyak media lokal tak sanggup bertahan. Dalam laporan Dewan Pers tahun 2023, sekitar 40% media daring lokal di Indonesia bergantung pada kerja sama pemerintah daerah. Tanpa itu, mereka kesulitan membiayai liputan investigasi atau membayar jurnalis secara layak.

Dan ketika media lokal tumbang, maka yang tertinggal adalah suara tunggal: suara kekuasaan. Kita akan kehilangan dinamika wacana, kehilangan sparring partner yang membuat pemimpin tetap membumi.

Apakah ini yang kita inginkan dari pemimpin Jawa Barat—daerah dengan lebih dari 48 juta jiwa penduduk yang majemuk, kritis, dan dinamis? Gubernur bukan selebriti, ia bukan juga pendongeng. Ia adalah pengelola negara mini yang butuh kritik agar tidak salah arah.

Dalam demokrasi, pujian yang terlalu banyak bisa sama berbahayanya dengan caci maki yang berlebihan. Karena itu, pers harus tetap ada, dan tetap hidup. Bukan hanya hidup secara simbolik, tapi juga hidup secara finansial, struktural, dan hukum.

Akhirnya, saya ingin mengingatkan: bahkan Tuhan saja memberi ruang bagi iblis untuk berbicara. Maka jangan biarkan seorang pemimpin memonopoli narasi dan membungkam semua yang tak sependapat. Karena jika itu terjadi, kita bukan sedang hidup dalam demokrasi—melainkan dalam tirani yang dibungkus citra.***