VISI | Pepesan Kosong di HGN

Itulah yang disebut pepesan kosong: dibungkus rapi, disajikan dalam perayaan, tetapi ketika dibuka—tidak ada apa-apa di dalamnya. Dan parahnya, pepesan kosong ini diberikan pada profesi yang seharusnya paling dijaga integritasnya: guru.

Guru mengajarkan kejujuran, maka mereka sangat tahu ketika sedang dibohongi. Guru mengajarkan komitmen, maka mereka tahu mana janji yang benar-benar akan ditepati. Guru mengajarkan tanggung jawab, maka mereka sangat peka pada pemimpin yang hanya pandai berbicara.

Setiap Hari Guru Nasional datang, sekolah dipenuhi spanduk, bunga, pita, dan foto-foto seremonial. Siswa memberi ucapan, kolega bercerita tentang perjuangan. Semua itu indah—tetapi sayangnya, sering hanya menjadi hiasan. Sementara di sisi lain: Guru honorer menunggu kepastian nasib, guru berprestasi menunggu janji yang tak kunjung tiba, guru senior masih mencari suara negara di tengah kebisingan politik, serta guru muda mulai ragu apakah profesi ini benar-benar layak diperjuangkan.

Di balik setiap senyum guru di upacara Hari Guru, ada pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dijawab: “Kapan negara benar-benar hadir?”

Kita tidak menuntut banyak. Guru bukan meminta fasilitas mewah. Guru tidak menuntut keistimewaan. Guru hanya meminta satu hal sederhana: ketulusan.

Pemimpin sejati bukanlah yang fasih membuat janji di atas panggung. Pemimpin sejati adalah yang berani menepati janji, walau kecil. Pemimpin yang baik tidak menjadikan pendidikan sebagai panggung pencitraan, melainkan sebagai pondasi peradaban.

Ketika guru diberi janji yang tidak ditepati, bukan hanya guru yang terluka—tetapi kepercayaan publik ikut runtuh. Dan ketika kepercayaan itu habis, pendidikan akan berjalan tanpa arah, tanpa semangat, tanpa masa depan.

Momentum Hari Guru seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah—baik pusat maupun daerah—untuk membuktikan bahwa profesi ini dihargai dengan cara yang nyata: Kebijakan yang konsisten, bukan berubah setiap ganti menteri. Penghargaan yang jelas, bukan hanya diumumkan di media. Kesejahteraan yang memadai, bukan sekadar rencana. Perlindungan hukum yang kuat, bukan hanya wacana. Seleksi dan pengangkatan yang adil, bukan sarat kepentingan politik.