VISI | Pemimpin Pendidikan yang Membumi

Oleh Drajat

ALANGKAH indahnya jika negeri ini dipimpin oleh orang yang sungguh memahami hakikat pendidikan — bukan sekadar mampu berpidato tentang pentingnya pendidikan, tetapi mengerti denyutnya hingga ke ruang-ruang kelas. Lebih indah lagi bila pemimpin pemerintahan, dari pusat hingga daerah, menempatkan orang-orang profesional di bidang pendidikan untuk mengelola sektor strategis ini. Sebab arah sebuah bangsa ditentukan bukan hanya oleh seberapa tinggi gedungnya, tetapi seberapa cerdas dan berkarakter generasi yang tumbuh di dalamnya.

Sayangnya, kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Kita memang kerap memiliki menteri pendidikan yang paham betul konsep dan arah kebijakan, tetapi ketika kebijakan itu turun ke bawah, yang menanganinya sering kali tidak paham ruhnya. Di tingkat daerah, para kepala dinas, kepala bidang, bahkan kepala sekolah, kerap dipilih bukan karena kompetensi atau integritas, melainkan karena faktor politik, kedekatan, atau balas jasa. Maka tak heran bila pendidikan kita kerap jalan di tempat — penuh slogan, tapi miskin laku.

Pemimpin pendidikan sejatinya bukan sekadar pejabat yang duduk di ruang ber-AC dengan setumpuk laporan, melainkan sosok yang mau menapaki tanah. Ia hadir di sekolah, mendengar guru, menyapa siswa, dan melihat bagaimana pendidikan benar-benar berlangsung. Namun realitas menunjukkan, banyak pemimpin pendidikan yang hidup di “menara gading” birokrasi. Mereka sibuk dengan data, grafik, dan rapat koordinasi — tapi lupa bahwa pendidikan bukan sekadar angka, melainkan kehidupan itu sendiri.

Ironisnya, ketika guru berjuang keras di lapangan dengan keterbatasan sarana, para pengambil kebijakan di atas justru sibuk dengan proyek dan laporan seremonial. Padahal, bila mau turun sedikit ke bawah, mereka akan melihat bagaimana guru di sekolah terpencil masih menulis di papan reyot, atau siswa belajar tanpa kursi. Mereka akan tahu bahwa pendidikan bukan hanya rencana kerja, tetapi perjuangan nyata.

Kita hidup di zaman ketika jabatan di sektor pendidikan sering dianggap batu loncatan politik, bukan amanah moral. Tidak jarang kepala dinas pendidikan diangkat dari kalangan yang sama sekali tidak memiliki pengalaman mendidik. Bahkan kepala sekolah — yang seharusnya menjadi ujung tombak perubahan — dipilih berdasarkan loyalitas, bukan kapasitas.