VISI | Pelajaran dari Bencana Kanjuruhan

Oleh Fajar Junaedi

MENJELANG peringatan dua tahun hari paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia, para pengurus sepak bola Indonesia masih berkutat dengan cara terbaik untuk melakukan reformasi berkelanjutan yang dapat melindungi masa depan olahraga ini.

Pada 1 Oktober 2022, 135 orang tewas dalam pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya dalam tragedi Kanjuruhan, terhimpit di tengah kerumunan penonton yang disebabkan oleh kekerasan antara dua kelompok suporter yang berseteru.

Ketika kekerasan meletus di pertandingan sepak bola, jari tertuju pada para penggemar. Pada kenyataannya, kesalahan dimulai jauh sebelum suporter pertama melompati pembatas atau melayangkan pukulan.

Dimulai dari panitia penyelenggara pertandingan, yang menjual lebih banyak tiket daripada kapasitas stadion. Hal ini diperparah oleh pihak keamanan, yang lebih banyak memprovokasi daripada menenangkan suasana. Hal ini menjadi tanggung jawab polisi, yang terlalu mudah menggunakan gas air mata, dan operator pertandingan yang mengadakan pertandingan tanpa mengatur langkah-langkah keamanan yang tepat.

Namun, hal tersebut tidak didengar oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai PSSI. Setelah tragedi Kanjuruhan, pemerintah Indonesia membentuk komite investigasi independen.

Komite ini menemukan banyak kekurangan: tidak ada pengarahan keselamatan sebelum pertandingan di stadion, tidak ada papan petunjuk untuk membantu pengunjung dalam keadaan darurat. Pintu keamanan yang dirancang untuk membantu evakuasi bahkan tidak pernah disediakan.

Pemerintah Indonesia tidak dapat secara langsung mengintervensi penyelenggaraan sepak bola negara ini, karena hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan olahraga oleh FIFA, badan sepak bola dunia. Artinya, hal terbaik yang bisa dilakukan komite adalah memberikan rekomendasi dan berharap PSSI menerimanya.