VISI | Merangkai Kepingan Demokrasi di Kanvas Digital

Oleh Arif Perdana

• Direktur Action Lab, Indonesia; Peneliti di Monash Data and Democracy Research Hub – Monash University Indonesia

HOAKS dan disinformasi telah menjadi hantu yang membayangi demokrasi kita. Baru saja Indonesia menyelesaikan pemilihan presiden (pilpres) yang sempat diwarnai dengan hoaks di media sosial. Video-video manipulatif dan narasi-narasi provokatif menyebar bagai virus, memecah belah masyarakat dan mengancam legitimasi proses demokrasi.

Kini, saat debu Pilpres belum sepenuhnya reda, kita dihadapkan pada tantangan baru yang tak kalah pelik. Dalam hiruk-pikuk Pilkada 2024 yang akan melibatkan 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi di November ini, ancaman ini semakin nyata dan mengkhawatirkan. Menurut prediksi Nyarwi Ahmad dari Universitas Gajah Mada, kita akan dihadapkan pada tsunami informasi palsu dengan proyeksi minimal 2.500 hingga 10.000 hoaks yang akan beredar. Angka yang mencengangkan ini bukan sekadar statistik, tetapi potret buram dari tantangan demokrasi kita di era digital.

Pilkada, yang seharusnya menjadi pesta demokrasi lokal, kini berpotensi menjadi ajang perang informasi. Berbeda dengan Pilpres yang memiliki resonansi nasional, hoaks dalam Pilkada memiliki karakteristik yang lebih spesifik dan lokal. Isu-isu yang beredar seringkali mencerminkan dinamika dan ketegangan sosial yang ada di daerah tersebut. Ini membuat penyebaran hoaks dalam Pilkada menjadi lebih sulit dideteksi dan ditangani secara seragam.

Tema-tema hoaks yang beredar pun beragam, namun memiliki pola yang cenderung berulang. Isu SARA masih menjadi primadona, dengan tuduhan-tuduhan tak berdasar tentang keberpihakan kandidat terhadap kelompok tertentu. Kecurangan pemilu, rumor kesehatan kandidat, hingga isu penggunaan dana kampanye ilegal, semuanya menjadi amunisi dalam perang informasi ini. Yang memprihatinkan, isu-isu ini seringkali diungkit kembali dari Pilkada sebelumnya, menunjukkan bahwa kita belum belajar dari pengalaman masa lalu.

Yang lebih mengkhawatirkan, sumber hoaks tidak hanya berasal dari pihak eksternal. Aktor-aktor internal seperti kandidat, tim sukses, bahkan penyelenggara pemilu sendiri, baik sengaja maupun tidak, dapat menjadi sumber disinformasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis integritas informasi telah merasuk ke dalam inti proses demokrasi kita. Ini bukan lagi sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut etika dan integritas seluruh pemangku kepentingan dalam proses demokrasi.