VISI | MBG & Ekonomi Pesantren: Jalan Baru Kemandirian Umat

Oleh Nuslih Jamiat

• Dosen Telkom University
• Center of Excellence for MSME Halal, Telkom University

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi santri di seluruh Indonesia. Banyak pesantren dengan ribuan santri selama ini mengandalkan dapur sederhana dengan anggaran terbatas. Pemerintah merespon dengan meluncurkan program MBG yang menargetkan 3 juta santri dan pembangunan 1.000 dapur MBG di pesantren. (Sumber: Fraksi PKB – Rilis Program MBG, Mei 2025).

Skema MBG tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi umat. Dapur MBG diarahkan bekerja sama dengan UMKM lokal dan koperasi pesantren untuk memastikan perputaran ekonomi tetap berada di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 114 dapur MBG/SPPG pesantren telah beroperasi dari target 1.000 titik. (Sumber: Badan Gizi Nasional, Juni 2025).

Berikut ini ada contoh nyata program ini hadir di Pesantren Yatim Al-Kasyaf, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pesantren ini mengelola dapur MBG sekaligus memberdayakan UMKM sekitar—mulai dari petani sayur, peternak kecil, hingga usaha rumahan. Pola ini menunjukkan bahwa dapur pesantren mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, bukan hanya tempat penyedia makanan bagi santri. (Sumber: Laporan internal program MBG Al-Kasyaf, Bandung 2025).

Terjalinnya kolaborasi kuat juga terlihat antara Badan Gizi Nasional dan PBNU dalam mendorong dapur MBG berbasis standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Model ini memastikan keamanan pangan, kualitas gizi, dan profesionalitas operasional dapur. Pemerintah menegaskan target pembangunan 1.000 dapur SPPG pesantren sebagai program prioritas nasional. (Sumber: Badan Gizi Nasional, 2025).

Meski demikian tantangan implementasi tetap ada, mulai dari standar dapur, kompetensi pengelola, hingga sistem logistik pangan. PBNU menekankan pentingnya pelatihan sertifikasi bagi juru masak dan pengelola dapur agar kualitas layanan tetap bermutu dan sesuai standar kesehatan dan syariah. (Sumber: PBNU – Bidang Pendidikan dan Pesantren, 2025).