VISI | Masa Depan Politik Nepal Kini di Tangan Militer

Namun kini, nilai-nilai tersebut tampaknya telah disingkirkan. Jika konstitusi dikesampingkan atau bahkan dibatalkan, ketidakpastian politik di Nepal akan semakin dalam.

Masa Lalu yang Ditinggalkan, Dialog yang Diabaikan

Partai politik Nepal memiliki sejarah panjang dalam perjuangan demokrasi, termasuk penggulingan Raja Gyanendra Shah pada 2008 dan rezim Rana pada 1951. Meski sering dikritik karena korupsi dan tata kelola buruk, mereka telah membentuk budaya politik yang berlandaskan dialog dan rekonsiliasi.

Budaya inilah yang memungkinkan mereka mengakhiri konflik bersenjata selama satu dekade dengan pemberontak Maois pada 2006. Namun kini, ironisnya, partai-partai tersebut tidak dilibatkan dalam proses pembentukan pemerintahan sementara oleh militer.

Parlemen Nepal memang belum dibubarkan secara resmi. Namun proses dialog yang hanya melibatkan militer dan tokoh-tokoh non-politik tampak bertujuan untuk melemahkan posisi partai-partai politik. Jika partai tidak dilibatkan, krisis politik baru berpotensi muncul dalam waktu dekat.

Dalam kondisi genting seperti saat ini, penting bagi militer dan kepolisian untuk menjaga keamanan. Namun demikian, mereka — bersama masyarakat internasional dan negara-negara tetangga — juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Konstitusi tetap dihormati dan proses demokrasi tidak terputus.***

• Som Niroula adalah peneliti di Departemen Konflik, Perdamaian, dan Pembangunan, Universitas Tribhuvan, Kathmandu, Nepal. Ia juga anggota CRG Research Collective, Kolkata dan mantan Junior Fellow di Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wina.*
• Sumber 360info di bawah lisensi Creative Commons.