VISI | Masa Depan Politik Nepal Kini di Tangan Militer

Oleh Som Niroula

SETELAH gelombang unjuk rasa besar-besaran yang menggulingkan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli, membakar gedung-gedung pemerintahan, dan menyerang partai politik, masa depan politik Nepal kini berada di bawah kendali militer. Situasi ini mengikuti jejak krisis serupa yang sebelumnya terjadi di Sri Lanka dan Bangladesh.

Unjuk rasa yang dipelopori generasi muda—khususnya Gen Z—membuat pemerintahan koalisi yang dipimpin Oli jatuh pada 9 September. Dalam hitungan jam setelah pengunduran dirinya, kekacauan dan kekerasan semakin meluas. Saat ini, Angkatan Darat Nepal mengambil alih peran utama dalam proses pembentukan pemerintahan sementara yang terdiri dari tokoh-tokoh non-parlemen.

Saat demonstrasi meningkat dan gedung-gedung publik dibakar, militer sempat menjadi saksi bisu. Di Kathmandu, markas besar tentara hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pembakaran. Bahkan satu peleton tentara berada di kompleks parlemen Singha Durbar ketika parlemen, kantor menteri, dan Mahkamah Agung dibakar massa.

Setelah kekacauan meluas, Kepala Staf Angkatan Darat memulai dialog dengan para pemimpin unjuk rasa, termasuk Wali Kota Kathmandu, Balen Shah, yang dikenal sebagai figur populis. Beberapa media menyebut nama mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki sebagai kandidat kuat untuk memimpin pemerintahan sementara.

Sejarah Baru: Militer Jadi Penentu

Secara historis, Angkatan Darat Nepal jarang terlibat aktif dalam politik dan tidak pernah mencoba mengambil alih kekuasaan secara langsung. Namun, situasi sekarang mengingatkan pada peran militer Bangladesh saat unjuk rasa mendadak menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang kemudian melarikan diri ke India.

Demonstran Gen Z di Nepal juga tampaknya terinspirasi oleh gerakan serupa di Sri Lanka dan Bangladesh, yang menuntut agar tokoh non-politik memimpin negara pasca penggulingan pemerintahan terpilih.