Oleh Drajat
ADA sebuah kalimat yang kerap terdengar di ruang-ruang
diskusi pendidikan,
rapat kementerian,
seminar, bahkan baliho: "Maju mundurnya sebuah bangsa ditentukan oleh
kualitas pendidikannya." Kalimat ini begitu sering kita dengar sampai kadang tampak seperti ucapan seremonial—manis di telinga, tetapi hambar dalam tindakan.
Namun, mari kita bicara lebih jujur: jika pendidikan menentukan
peradaban, mengapa arah pendidikan kita terasa gamang? Mengapa gagasan "Generasi Emas 2045" yang semestinya menginspirasi justru terdengar seperti generasi cemas bagi sebagian orang? Karena realitanya, negeri ini berjalan dengan ironi yang nyaris menggelikan—jika saja dampaknya tidak seburuk itu.
Alam kita
hari ini tidak lagi menjadi
ibu yang memeluk, tetapi menjadi
saksi sekaligus suara kemarahan.
Banjir bandang,
tanah longsor,
hutan gundul, sungai tercemar
limbah, dan
tambang nikel
ilegal menjadi wajah luka
bumi pertiwi. Yang paling menyakitkan
bukan hanya kerusakan itu sendiri, tetapi penyebabnya: bukan
bencana alam—melainkan bencana moral.
Pembalakan liar terjadi bukan karena tidak ada hukum, tetapi karena hukum bisa dinegosiasi. Tambang ilegal bukan karena tidak ada
kebijakan, tetapi karena kebijakan bisa dinekukan oleh kepentingan. Dan lucunya, ketika alam marah,
pemerintah baru terlihat sibuk seolah-olah
pahlawan kesiangan—padahal mereka adalah bagian dari
masalah itu sendiri.
Suara
Anak Muda Dianggap Ancaman
Ketika
generasi muda bersuara—mengkritisi kebijakan, menyuarakan
keadilan lingkungan, membela masa depan—mereka bukan disambut sebagai intelektual masa depan, melainkan dianggap pengganggu. Yang mengherankan, negeri ini seperti alergi terhadap
kecerdasan kritis.
Pemuda yang menyuarakan logika dianggap melawan. Pemikiran yang objektif dianggap subversif.
Lucunya, mereka yang membahayakan masa depan—yang merusak alam, mengoyak
integritas jabatan, atau mempermainkan
regulasi—justru dilindungi. Apakah karena mereka: berasal dari lingkar kekuasaan? bagian dari jejaring
politik? atau sekadar “teman sepanggung” dalam
kampanye? Entahlah. Tetapi pola itu terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan.
Ironi
terbesar negeri ini bukan pada bencana lingkungan, bukan pula pada
korupsi politik, tetapi pada ketidakseriusan mengelola pendidikan. Karena pendidikan adalah akar. Jika akarnya rapuh, bangsa hanya menjadi bangunan tinggi dengan
fondasi retak—menunggu waktu untuk runtuh.
Sayangnya, pendidikan kita lebih sering menjadi
pasar politik ketimbang etalase intelektual. Hampir setiap pergantian menteri ada
kurikulum baru. Bukan karena
evaluasi strategis, tetapi karena keinginan meninggalkan jejak jabatan.
Maka wajar jika dunia pendidikan terlihat seperti percobaan tanpa akhir:
ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti kabinet, ganti arah, serta ganti kepentingan, ganti program Yang tidak pernah berganti hanya satu: ketidakjelasan visi jangka panjang.
Dalam pidato,
dokumen renstra, dan sambutan
resmi, istilah “
SDM unggul” terdengar gagah. Namun pertanyaannya: Apakah kita sungguh sedang membangun SDM unggul, atau hanya membangun slogan unggul?
SDM unggul seharusnya lahir dari sistem yang konsisten, lingkungan yang
sehat,
pemimpin yang jujur, dan kebijakan yang berpihak pada ilmu pengetahuan—bukan kepentingan kelompok.
Tetapi bagaimana mencetak SDM unggul jika: Guru masih diperlakukan seperti operator administrasi?
Sekolah masih
bekerja mengejar laporan, bukan mutu?
Pelajar masih dijejali materi, bukan dilatih berpikir?
Saatnya
Anak Muda Memimpin
Jika bangsa ini ingin bergerak menuju perubahan sejati, maka harus ada keberanian melakukan reset mental: dari generasi nyaman menjadi generasi bernalar, dari pemimpin simbolis menjadi pemimpin substansial.
Dan satu hal
penting: Masa depan tidak bisa terus diserahkan kepada mereka yang membangun kekuasaan dari jaringan, bukan kompetensi. Negeri ini butuh pemimpin muda, bukan sekadar muda usia—tetapi muda cara berpikir, muda dalam integritas, muda dalam keberanian moral.
Bukan pemimpin yang membanggakan baliho, tetapi pemimpin yang mampu membanggakan rakyatnya.
Jika hari ini negeri kita tampak lucu karena kedunguan dibuat seperti kebijakan, dan
kritik dibuat seperti ancaman, maka kita tidak boleh hanya tertawa sarkastis. Justru inilah saatnya: Pendidik bicara lantang, bukan diam. Pemuda berpikir kritis, bukan
takut, serta
masyarakat menuntut akuntabilitas, bukan sekadar hiburan politik
Karena jika pendidikan
kembali ditempatkan sebagai pusat peradaban, maka generasi emas bukan lagi slogan—melainkan kenyataan. Dan saat itu tiba, kita tidak lagi berkata: "Lucunya negeri ini." Tetapi dengan bangga berkata: “Akhirnya negeri ini waras.”
