VISI | Koperasi Merah Putih, Belajarlah dari Masa Lalu

Oleh Aep S Abdullah

RENCANA pemerintah untuk mendirikan Koperasi Merah Putih di setiap desa menjadi langkah ambisius dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan target 70.000 hingga 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal. Namun, sejarah koperasi di Indonesia memberikan pelajaran penting yang tidak boleh diabaikan.

Pada era pascareformasi koperasi tumbuh pesat di berbagai pelosok negeri. Program ini didukung oleh bantuan pemerintah yang melimpah, sehingga koperasi bermunculan bak jamur di musim hujan. Namun, ketika bantuan tersebut dihentikan, banyak koperasi yang tidak mampu bertahan. Fenomena ini melahirkan istilah koperasi "merpati," yang hanya muncul saat ada bantuan; koperasi "pedati," yang harus terus didorong agar bergerak; dan koperasi "sejati," yang mandiri tanpa bantuan pemerintah.

Pelajaran dari masa lalu menunjukkan bahwa keberlanjutan koperasi tidak bisa hanya bergantung pada bantuan. Data dari Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa dari 206.000 koperasi yang ada, hanya sekitar 70% yang aktif. Sisanya menjadi koperasi papan nama yang tidak mampu menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) atau menjalankan usahanya.

Rencana pembentukan Koperasi Merah Putih harus mempertimbangkan pengalaman ini. Pemerintah telah menyatakan bahwa koperasi ini akan disesuaikan dengan karakter dan potensi masing-masing desa. Pendekatan ini mencakup pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi yang sudah ada, dan pengembangan koperasi yang berjalan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional dan pengawasan yang ketat.

Salah satu tujuan utama Koperasi Merah Putih adalah mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada tengkulak dan pinjaman online. Dengan unit simpan pinjam yang dikelola koperasi, masyarakat diharapkan dapat mengakses pembiayaan yang lebih adil.

Namun, tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif, koperasi ini berisiko menjadi lahan subur bagi praktik korupsi.