VISI | Jokowi: Di "Downgrade" di Dalam Negeri, Di "Upgrade" di Luar Negeri

Oleh Aep S. Abdullah

PERNAHKAH kita merasa, seorang tokoh besar bangsa ini justru “jatuh” di negeri sendiri, tetapi malah mendapat pengakuan yang tinggi di dunia internasional? Itulah gambaran yang kerap mengiringi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa waktu terakhir. Di dalam negeri, Jokowi menghadapi berbagai masalah pelik—dari kontroversi ijazah, skandal dugaan korupsi IKN, warisan masalah ekonomi, hingga proyek ambisius yang dianggap membebani ekonomi. Namun di sisi lain, secara mengejutkan, ia justru terpilih menjadi anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy Advisory Board 2025, sebuah forum elit ekonomi global yang beranggotakan tokoh-tokoh dunia kelas kakap.

Mari kita telusuri cerita ini dari dua sisi: masalah domestik yang menjadi batu sandungan, dan pengakuan internasional yang memberi ruang baru bagi Jokowi.

Di tanah air, perjalanan Jokowi dan keluarganya tidak lepas dari kontroversi yang menyita perhatian publik. Isu ijazah yang menyangkut dirinya dan putranya, Gibran Rakabuming, menjadi salah satu bahan perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan media. Meski ijazah bukan hal yang seharusnya menjadi tolok ukur mutlak, polemik ini berhasil menciptakan keraguan dan memunculkan tekanan politik yang tidak kecil terhadap reputasi Jokowi.

Kemudian ada dugaan korupsi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang dibangun di Kalimantan Timur. Proyek ini sebenarnya adalah warisan kebijakan besar dari era kepemimpinannya, tapi kini menjadi sorotan tajam akibat adanya indikasi penyimpangan anggaran dan praktik korupsi yang menjerat sejumlah pejabat. Kasus ini membuat publik dan parlemen semakin skeptis terhadap kepemimpinan Jokowi dan warisan yang ia tinggalkan.

Belum lagi proyek kereta cepat Woosh yang dikritik sebagai proyek membebani ekonomi nasional. Selain soal pembengkakan biaya, ada kekhawatiran bahwa proyek infrastruktur ini hanya menguntungkan segelintir elit dan investor asing, sementara utang negara kian bertambah. Ekonom dan aktivis masyarakat sipil menganggapnya sebagai proyek yang kurang tepat sasaran dan merugikan rakyat kecil.