VISI | Jajak Pendapat akan Menguji Politik Eksklusi Muslim yang Diusung Modi

Oleh Subir Sinha (360info)

• Sekolah Studi Oriental dan Afrika, London

INKLUSI dan eksklusi kelompok sosial adalah bagian dari seni politik. Tidak ada partai politik yang dapat mewakili seluruh warga negara secara setara, karena semua politik didasarkan pada perbedaan antara “kita” dan “mereka”.

Dalam politik populis, hal ini bermuara pada antagonisme antara “rakyat baik” dan “elit korup”. Dalam populisme otoriter, perbedaan ini dijadikan senjata, dimana negara, kepemimpinan eksekutif dan mesin politik partai digunakan untuk mempertajam antagonisme di antara mereka.

Inklusi dan eksklusi merupakan hal penting dalam pemilu India yang sedang berlangsung. Hal ini juga merupakan kunci untuk memahami mengapa politik otoriter mendapat dukungan rakyat yang besar dan tampaknya bersifat paradoks terhadap demokrasi India.

Di India, selama kampanye pemilu di mana Perdana Menteri nasionalis Hindu, Narendra Modi, sedang berupaya untuk masa jabatan ketiga, ‘orang-orang suci’ adalah umat Hindu sebagaimana ditentukan oleh dispensasi yang berkuasa. 'Musuh' tersebut adalah elit yang diduga korup, umat Hindu yang tidak sesuai dengan definisi "Sanatan Dharma" (versi puritan yang membela sistem kasta dan menyamakan Hinduisme dengan vegetarianisme), kritikus sayap kiri, dan, yang paling penting, Umat ​​Islam, yang secara nyata dikucilkan dari kehidupan publik, merupakan pendorong utama naiknya Partai Bharatiya Janata ke tampuk kekuasaan.

BJP yang mengusung Modi dan organisasi-organisasi afiliasinya telah menghabiskan banyak energi untuk mengecualikan umat Islam dari kehidupan publik melalui penolakan terhadap keadilan, seruan untuk boikot ekonomi, dan menyebarkan ketakutan bahwa aset-aset Hindu akan disita dan didistribusikan kembali di kalangan umat Islam.

BJP tidak mengajukan kandidat Muslim dalam pemilu tingkat negara bagian dan nasional selama sepuluh tahun. Mereka sering dituduh melakukan intimidasi terhadap pemilih Muslim, dan banyak yang mengeluh bahwa nama mereka telah  dihapus dari daftar pemilih di negara-negara bagian yang dikuasai BJP. Penggunaan istilah "jihad suara" oleh Modi sendiri mendelegitimasi partisipasi pemilu mereka.