VISI | Jajak Pendapat akan Menguji Politik Eksklusi Muslim yang Diusung Modi

Mereka berargumentasi bahwa pengecualian tersebut akan meluas hingga pembatalan lowongan kerja jika BJP kembali berkuasa. Itulah logika utama pihak Oposisi yang mendesak dilakukannya sensus kasta nasional.

Menyadari bahwa serangan terhadap Muslim yang dilakukan oleh BJP dan Modi telah menjadi jebakan retoris bagi mereka, aliansi oposisi menghindari secara terbuka menganjurkan inklusi Muslim secara lebih penuh.

Mereka juga tidak mau menerima umpan yang diberikan oleh bintang kampanye BJP, yang menyatakan bahwa Kongres yang berkuasa akan menghancurkan Kuil Ram dan membangun kembali Masjid Babri.

Mereka bermain aman, sehingga mengkhianati penerimaan mereka terhadap medan politik yang ditetapkan oleh BJP mengenai isu inklusi umat Islam pada posisi yang setara. Faktanya, meskipun Kongres telah mengangkat slogan “jitni aabadi utna haq” (hak atas sumber daya sebanding dengan jumlah penduduk), mereka belum memasukkan umat Islam dalam pemilu sesuai dengan jumlah penduduk mereka. Apa yang terjadi pada prospek India yang inklusif bergantung pada hasil pemilu kali ini.

Jika aliansi yang dipimpin BJP memperoleh 400 kursi dan BJP melampaui jumlah kursi saat ini yaitu 303 kursi, maka akan ada tekanan internal yang sangat besar untuk menuju negara Hindu yang eksklusif, dengan melakukan perubahan pada Konstitusi.

Jika aliansi BJP menang namun BJP sendiri tidak mampu meraih mayoritas sederhana, partai tersebut tidak akan mempunyai cukup tenaga untuk melakukan perubahan konstitusi. Mereka kemudian harus berkompromi dengan beberapa partai sekutu yang memiliki dukungan Muslim, sehingga melemahkan agenda mayoritas mereka.

Tentu saja, meskipun Konstitusi India telah menyatakan pemerintahan yang inklusif yang memberikan warga negara yang setara tanpa memandang agama, kasta, atau gender, hal ini hanyalah sebuah aspirasi dan bukan kenyataan.

Faktanya, kepura-puraan India yang inklusif telah diserang secara langsung oleh BJP selama 10 tahun terakhir.