VISI | "Gurih"-nya Uang Hasil Meras TKA

KDM paham bahwa saat negara dalam kondisi sulit, para pejabat harus jadi contoh kesederhanaan, bukan malah memamerkan kemewahan. Apalagi, saat rakyat masih berkutat dengan harga kebutuhan pokok yang melonjak, dan pengangguran yang tak kunjung surut.

Tragisnya, uang hasil memeras TKA ini bukan hanya dinikmati oleh segelintir elite. Bahkan staf hingga OB pun ikut merasakan. Ini bukan bentuk solidaritas, ini bukti bahwa sistem korup sudah menjadi budaya kolektif di beberapa instansi.

Kita bisa tertawa getir membaca berita ini. Tapi di balik tawa itu, ada keprihatinan mendalam: bagaimana mungkin sebuah kementerian yang tugas utamanya melindungi tenaga kerja justru menjadikan pekerja asing sebagai ladang peras?

Bagaimana kita bisa berharap banyak pada tata kelola pemerintahan yang bersih, jika uang makan siang pun berasal dari hasil memeras regulasi? Di mana akal sehat dan hati nurani para pejabat itu disimpan?

Mungkin ada yang menganggap Rp8 miliar itu angka kecil dibandingkan skandal besar lain. Tapi di negeri ini, saat jutaan anak sekolah masih menumpang sinyal di sawah demi belajar daring, uang makan siang Rp8 miliar terasa seperti tamparan keras.

Lucunya lagi, korupsi ini dilakukan secara kolektif. Artinya, tidak ada rasa bersalah. Semua seperti kompak "patungan dosa", lalu makan bersama, tertawa bersama. Kita seolah sedang menyaksikan sinetron tragikomedi yang tak berkesudahan.

Kita harus jujur mengakui bahwa birokrasi kita sedang sakit. Sakit karena tak lagi punya rasa malu. Sakit karena sudah terbiasa hidup enak dari uang haram. Dan sayangnya, penyakit ini menyebar cepat, dari pusat ke daerah, dari pejabat ke staf.

Sudah saatnya publik bersuara lebih lantang. Tidak cukup hanya mengeluh di media sosial. Kita harus terus mengawal penegakan hukum, mendesak reformasi birokrasi, dan menuntut pengembalian nilai-nilai integritas yang sudah lama hilang.