VISI | "Gurih"-nya Uang Hasil Meras TKA

Oleh Aep S. Abdullah

BAYANGKAN makan siang seharga miliaran rupiah. Bukan pesta kenegaraan, bukan juga perjamuan raja dan permaisuri, melainkan makan siang hasil meras Tenaga Kerja Asing (TKA). Inilah potret tragis birokrasi kita hari ini. Uang haram sebesar Rp8 miliar digunakan untuk keperluan konsumtif, termasuk makan siang, oleh oknum di Kementerian Ketenagakerjaan.

Total dana yang diselewengkan dalam kasus dugaan korupsi pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) mencapai Rp53,7 miliar selama periode 2019–2024. Angka ini bukan main-main. Ini bukan salah ketik. Ini fakta yang diungkapkan langsung oleh KPK.

Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, bahkan menyebut dana itu dinikmati bersama-sama, dari pejabat struktural hingga Office Boy. Kita tidak sedang bicara soal pemerataan kesejahteraan, tetapi pemerataan uang haram. Ironi yang menggigit.

Lebih miris lagi, uang itu tidak digunakan untuk pembangunan atau program peningkatan kapasitas tenaga kerja, melainkan untuk "kegiatan non-budgeter" yang sebagian besar adalah konsumsi harian. Rasanya seperti menonton komedi gelap, di mana tawa justru datang dari tragedi.

Seorang teman saya bergurau, “Mungkin mereka pikir, kalau uang makan berasal dari korupsi, rasanya jadi lebih gurih.” Tentu itu hanya sarkasme. Tapi begitulah kenyataan yang kita hadapi. Pejabat yang seharusnya melindungi rakyat justru memperkaya diri, bahkan lewat jalur yang tak masuk akal: makan siang.

Kasus ini membuka mata kita, bahwa gaya hidup hedonis telah merasuki birokrasi hingga ke akar-akarnya. Hedonisme tak lagi milik selebritas dan konglomerat. Kini, pejabat negeri pun berlomba menjadi "sultan dadakan" dengan segala cara.

Dalam konteks ini, saya sepenuhnya setuju dengan langkah Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang memotong berbagai anggaran operasional untuk rapat, koordinasi, studi banding, hingga seminar. Terlalu banyak uang rakyat yang dibakar untuk kegiatan yang ujung-ujungnya cuma jadi ajang selfie dan belanja oleh-oleh.

KDM paham bahwa saat negara dalam kondisi sulit, para pejabat harus jadi contoh kesederhanaan, bukan malah memamerkan kemewahan. Apalagi, saat rakyat masih berkutat dengan harga kebutuhan pokok yang melonjak, dan pengangguran yang tak kunjung surut.

Tragisnya, uang hasil memeras TKA ini bukan hanya dinikmati oleh segelintir elite. Bahkan staf hingga OB pun ikut merasakan. Ini bukan bentuk solidaritas, ini bukti bahwa sistem korup sudah menjadi budaya kolektif di beberapa instansi.

Kita bisa tertawa getir membaca berita ini. Tapi di balik tawa itu, ada keprihatinan mendalam: bagaimana mungkin sebuah kementerian yang tugas utamanya melindungi tenaga kerja justru menjadikan pekerja asing sebagai ladang peras?

Bagaimana kita bisa berharap banyak pada tata kelola pemerintahan yang bersih, jika uang makan siang pun berasal dari hasil memeras regulasi? Di mana akal sehat dan hati nurani para pejabat itu disimpan?

Mungkin ada yang menganggap Rp8 miliar itu angka kecil dibandingkan skandal besar lain. Tapi di negeri ini, saat jutaan anak sekolah masih menumpang sinyal di sawah demi belajar daring, uang makan siang Rp8 miliar terasa seperti tamparan keras.

Lucunya lagi, korupsi ini dilakukan secara kolektif. Artinya, tidak ada rasa bersalah. Semua seperti kompak "patungan dosa", lalu makan bersama, tertawa bersama. Kita seolah sedang menyaksikan sinetron tragikomedi yang tak berkesudahan.

Kita harus jujur mengakui bahwa birokrasi kita sedang sakit. Sakit karena tak lagi punya rasa malu. Sakit karena sudah terbiasa hidup enak dari uang haram. Dan sayangnya, penyakit ini menyebar cepat, dari pusat ke daerah, dari pejabat ke staf.

Sudah saatnya publik bersuara lebih lantang. Tidak cukup hanya mengeluh di media sosial. Kita harus terus mengawal penegakan hukum, mendesak reformasi birokrasi, dan menuntut pengembalian nilai-nilai integritas yang sudah lama hilang.

Kepada para pejabat yang masih waras, mari hentikan pesta pora ini. Uang rakyat bukan untuk jamuan makan, apalagi hasil memeras. Jangan tunggu sampai meja makan berubah menjadi ruang sidang. Hidup sederhana bukan kelemahan, tapi kehormatan. Dan setiap rupiah yang kita gunakan harus bisa dipertanggungjawabkan—di dunia, dan kelak di akhirat.***