VISI | Antara Kontrol Publik dan Manipulasi Informasi

Ketika Koruptor Menggunakan Media Sosial

Banyak pejabat korup yang memanfaatkan media sosial untuk membentuk citra positif. Mereka sering kali membagikan unggahan yang menunjukkan kegiatan sosial atau keberhasilan program yang mereka jalankan. Namun, begitu mereka terseret kasus korupsi, pola komunikasi berubah drastis. Akun mereka mendadak sunyi atau justru diisi dengan unggahan membela diri yang minim bukti.

Kasus terbaru menunjukkan bagaimana seorang mantan kepala daerah yang aktif di media sosial tiba-tiba akun medosnya "sepi", setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah tinggalnya. Sebelumnya, ia sering memamerkan aktifitas di akun media sosialnya itu.

Pers sering kali menjadi ujung tombak dalam mengungkap skandal korupsi. Contohnya, kasus korupsi besar di Indonesia, seperti skandal BLBI dan Bank Century, tidak akan terungkap tanpa kerja keras jurnalis investigasi. Media sosial, yang lebih didominasi oleh algoritma popularitas, tidak memiliki mekanisme untuk melakukan investigasi mendalam.

Manipulasi Opini Publik di Media Sosial

Fenomena buzzer politik juga memperburuk situasi. Pejabat yang berpotensi tersangkut kasus sering kali menyewa tim media sosial untuk mengalihkan perhatian publik. Mereka menciptakan narasi tandingan, menyerang media yang memberitakan kasus mereka, dan bahkan menyebarkan hoaks untuk merusak kredibilitas pemberitaan pers.

Misalnya, dalam kasus dugaan korupsi di sebuah kementerian, laporan media mengungkap dugaan mark-up proyek. Namun, tim media sosial sang pejabat segera merilis narasi bahwa itu hanya fitnah dari lawan politik. Mereka menggunakan tagar tertentu agar narasi tandingan lebih banyak muncul di linimasa dibandingkan berita asli dari pers.

Pentingnya Literasi Digital 

Di era digital, masyarakat harus memiliki kemampuan literasi digital yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi media sosial. Masyarakat perlu diajarkan cara memverifikasi informasi, memahami perbedaan antara opini dan fakta, serta mengenali pola propaganda yang sering digunakan oleh pihak yang berkepentingan.