Untuk Wujudkan Desa Mandiri, Optimalkan Bumdes

VISI.NEWS | BANDUNG - Prihatin, begitulah ungkapan singkat yang dilontarkan dua anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) dalam menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan Kepala Desa (Kades) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Seperti yang dikatakan Bendahara Fraksi Golkar DPRD Jabar, Haji Kusnadi, demontrasi para kades tersebut tidak lain untuk memperotes kaitan dengan Perpres No 104 Tentang Dana Desa.

"Lahirnya Perpres 104 tersebut, disoal kades lantaran terjadinya pengalihan sebagian dana desa untuk penanganan Covid-19 di tingkat desa," katanya.

Menurut Haji Kusnadi, pengalihan dana desa guna penanganan Covid-19 tersebut seharusya tidak perlu terjadi, jika pemerintah desa sudah dinyatakan mandiri dalam hal perekonomian.

"Keuangan desa itu sangat tergantung dari dana desa, ketika kebijakan pemerintah melakukan pemotongan atau pengalihan alokasi dana desa, jelas akan terusik,” uajrnya.

Kusnadi menjelaskan, termasuk di Jabar, pemerintah desa dinilai belum mandiri secara ekonomi, namun guna menciptakan desa mandiri bukan suatu hal yang mustahil selama mau kreatif dan bekerja keras.

"Untuk mewujudkan desa mandiri yaitu salah satunya dengan cara mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," sambungnya.

Bumdes Strategis

Terpisah, senada dengan Haji Kusnadi, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Hajah Tina Wiryawati mengungkapkan, bumdes dinilai sebagai program strategis guna menciptakan pemerintahan desa yang mandiri.