Ultimatum Trump Picu Ketegangan Global, Ancaman Militer AS Bayangi Krisis Iran

VISI.NEWS | BANDUNG — Pernyataan keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran memicu kekhawatiran baru di tingkat global. Di tengah gelombang demonstrasi berdarah yang melanda berbagai kota di Iran, Trump melontarkan ultimatum militer yang dinilai dapat memperlebar konflik internasional dan mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.

Ancaman tersebut disampaikan Trump menyusul laporan tewasnya puluhan demonstran dalam aksi protes yang dipicu krisis ekonomi berkepanjangan di Iran. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan tinggal diam apabila aparat Iran melakukan pembunuhan terhadap warga sipil.

“Saya sudah memperingatkan mereka bahwa jika mereka mulai membunuh orang—yang biasanya mereka lakukan saat kerusuhan—jika itu terjadi, kami akan menghantam mereka dengan sangat keras,” ujar Trump dalam wawancara dengan penyiar radio konservatif Hugh Hewitt, Kamis (8/1).

Gelombang demonstrasi di Iran tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Aksi protes berlangsung selama sekitar 10 hari dan meluas ke puluhan kota. Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) melaporkan sedikitnya 36 orang tewas, terdiri dari 34 demonstran dan dua anggota pasukan keamanan sejak kerusuhan pecah pada 28 Desember.

Empat korban dilaporkan masih berusia di bawah 18 tahun. Selain korban jiwa, puluhan demonstran lainnya mengalami luka-luka akibat tindakan aparat, termasuk tembakan peluru karet dan peluru plastik.

Kekecewaan publik terhadap inflasi tinggi dan memburuknya kondisi ekonomi menjadi pemicu awal demonstrasi. Namun, tuntutan massa kemudian berkembang menjadi seruan perubahan rezim Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Protes kini dilaporkan terjadi di 27 provinsi, dengan ribuan orang ditangkap aparat keamanan.

Di sisi lain, pemerintah Iran menanggapi ancaman Trump dengan pernyataan tegas. Teheran menuding Amerika Serikat berperan dalam memanaskan situasi domestik Iran.

“Keamanan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Republik Islam Iran sama sekali tidak boleh dilanggar,” demikian pernyataan Sekretariat Dewan Pertahanan Tertinggi Iran, Selasa (6/2).