Try Sutrisno Wafat, Prof Didik J Rachbini: Kita Kehilangan Negarawan yang Konsisten Mengkritik Liberalisme

VISI.NEWS | JAKARTA - Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Try Sutrisno, meninggal dunia pada Minggu (2/3/2026). Kepergian tokoh militer dan negarawan senior ini meninggalkan duka mendalam, termasuk bagi Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini.

Menurut Didik, bangsa Indonesia kehilangan satu lagi sosok negarawan yang hingga usia senja tetap menyemaikan semangat kebangsaan dan menyuarakan kritik terbuka terhadap arah demokrasi nasional.

“Kita kehilangan satu lagi seorang negarawan yang di masa tuanya terus menyemaikan semangat kebangsaan dan bahkan melakukan kritik terbuka,” ujar Didik, Senin (2/3/2026).

Sosok yang Hangat dan Terbuka pada Gagasan

Didik mengenang interaksinya dengan Try Sutrisno di berbagai forum kebangsaan. Meski tidak memiliki hubungan dekat secara personal, Try disebut selalu menyapa dengan ramah.

“Setiap bertemu, beliau menepuk-nepuk punggung saya seakan sudah saling bersahabat lama. Beliau selalu menyapa dengan senyum,” katanya.

Didik menduga, Try Sutrisno mengikuti dinamika gagasan publik sejak era 1990-an melalui media massa, termasuk kritik-kritik generasi muda. Hal itu, menurutnya, membuat Try mengenali tokoh-tokoh yang aktif menyampaikan pemikiran di ruang publik.

Kritik terhadap Liberalisasi dan Amandemen UUD 1945

Pada 21 Juli 2025, Try Sutrisno masih tampil sehat dan berpidato lantang dalam acara Pembinaan Ideologi Pancasila di Universitas Indonesia. Dalam forum tersebut, ia menyoroti kecenderungan kehidupan berbangsa yang dinilai semakin liberal dan menjauh dari nilai-nilai Pancasila.

Try menyatakan bahwa amandemen empat kali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan secara mendasar. Ia menilai praktik demokrasi Indonesia bahkan lebih liberal dibanding sistem di Amerika Serikat.

Menurutnya, perubahan konstitusi yang dilakukan tanpa kajian mendalam menyisakan berbagai kelemahan setelah lebih dari dua dekade berjalan. Karena itu, ia mendorong evaluasi dan kaji ulang sistem ketatanegaraan agar kembali selaras dengan nilai dasar bangsa.

Sorotan pada Hilangnya Peran MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Salah satu poin penting yang disoroti Try Sutrisno adalah perubahan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

Ia menilai hilangnya peran MPR sebagai pembuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdampak pada arah pembangunan nasional. Dalam pandangannya, politik jangka pendek lima tahunan yang didorong oleh kepentingan partai politik telah menggeser semangat musyawarah kebangsaan.

Didik menilai kritik tersebut penting untuk menjadi bahan diskursus nasional.

“Beliau mengingatkan bahwa demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan kemerdekaan, bukan tujuan akhir. Evaluasi diperlukan agar praktik demokrasi tidak melemahkan moral, etika, dan falsafah Pancasila,” ujarnya.

Reformasi Harus Berakar pada Nilai Keindonesiaan

Try Sutrisno juga mencermati arah reformasi yang dinilai terlalu terpengaruh gelombang liberalisasi global. Ia menegaskan bahwa reformasi seharusnya berakar pada nilai dasar keindonesiaan, bukan sekadar meniru sistem Barat.

Dalam pandangannya, demokrasi tidak boleh menjadi sekadar retorika kebebasan, tetapi harus memperkuat integritas nasional dan karakter bangsa.

Kepergian Try Sutrisno menambah daftar tokoh bangsa yang konsisten menyuarakan refleksi kritis atas perjalanan reformasi. Bagi Didik, warisan pemikiran Try penting untuk terus didiskusikan agar Indonesia tetap berpegang pada nilai Pancasila dan cita-cita kemerdekaan.

Dengan wafatnya Try Sutrisno, Indonesia bukan hanya kehilangan mantan wakil presiden, tetapi juga seorang negarawan yang aktif mengawal arah demokrasi hingga akhir hayatnya. @givary