Toni Permana, "Kita ingin memastikan apakah KPU benar-benar independen?"

VISI.NEWS | BANDUNG - Anggota DPRD Kab. Bandung sekaligus ketua Fraksi Partai Nasdem Toni Permana, geram terkait sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bandung, yang dinilainya tidak transparan.

"KPU memaksakan diri, melalui kebijakan-kebijakannya yang tidak baik. Kalo ke DPRD, mereka datang hanya perlu penganggaran saja supaya anggaran maksimal. Harusnya kan bukan sekedar proses anggaran kegiatan KPU, termasuk rencana-rencana mereka mengeluarkan kebijakan, kan harus dikonsultasikan dulu ke DPRD, " ujarnya saat ditemui VISI.NEWS di kediamannya di Baleendah, Selasa (10/1/2023).

Ia mengatakan, seharusnya pihak KPU komunikasi terlebih dahulu dengan DPRD, bahwa akan mengadakan rangkaian kegiatan. "Secara etika, komunikasikan dulu, misalnya tanggal sekian pa kita akan ada proses rekruitmen, tanggal sekian akan ada proses test, tanggal sekian akan ada pelantikan penentuan PPK. Memang secara undang-undang tidak mewajibkan DPRD di undang dalam kegiatan itu, tapi kalau mau bupati juga jangan diundang. Biar tidak ada diskomunikasi dan tidak menimbulkan pertanyaan bagi kita di DPRD, Ada apa KPU ini ?, " tuturnya.

Lebih lanjut, Toni menyayangkan sikap KPU yang cenderung tidak transparan itu. "Kalau begini artinya, ada upaya tidak transparan yang dilakukan oleh KPU. Kemarin saja saya dapat kabar, rekrument KPU enggak benar. Nyatanya ada perangkat desa yang dijadikan PPK. Padahal kita yakin masyarakat masih banyak dan mampu untuk dijadikan PPK. Keun we nu ngurus desa fokus ka desa. Jangan ada aktivitas double, tidak akan berjalan kalau seperti itu, " katanya.

Mitra kerja KPU di DPRD, kata Toni, adalah Komisi A, mereka seharusnya berkala laporan, paling tidak ada komunikasi, kan ini mereka tidak dengan kesadaran sendiri datang komunikasi dan sosialisasi apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang belum mereka persiapkan, " imbuhnya

Disisi lain, Kata Toni, KPU secara tertulis telah melakukan klarifikasi, dengan alasan khilaf. "Kita sudah dengar alasan itu, tapi kita juga dengan teman-teman yang lain sudah mengusulkan ke ketua dewan, panggil saja secara resmi KPU-nya. Artinya bukan hanya kaitan kemarin kita tidak diundang pelantikan PPK, banyak hal perlu kita ketahui rencana kerja KPU kedepan seperti apa dan kita ingin memastikan apakah KPU benar-benar independen?," pungkasnya. @gvr