Tes Kesiapan Sekolah SD Semarang Picu Dampak Sosial
Anggota Komisi V DPRD Banten Budi Prajogo./visi.news/faktabanten.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa tes ini dapat menjadi faktor tambahan yang mempengaruhi rasa percaya diri orang tua dan anak dalam menghadapi pendidikan formal. Tekanan sosial juga berpotensi muncul, terutama jika hasil tes dianggap sebagai penentu utama kelayakan anak masuk sekolah dasar.
Selain itu, isu lain yang ikut mencuat dalam diskursus pendidikan adalah optimalisasi jalur afirmasi dalam sistem penerimaan murid baru. Seperti disampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Banten Budi Prajogo, masih terdapat kuota afirmasi yang belum termanfaatkan secara maksimal akibat kendala administratif dan kurangnya informasi di masyarakat.
"Ada jalur yang belum banyak diketahui oleh pendaftar SPMB, dan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak kuota kosong, yaitu jalur afirmasi," ujar Budi Prajogo, Anggota Komisi V DPRD Banten sebagaimana dilansir dari harianbasis.co.
Ia menilai bahwa seharusnya kuota afirmasi sebesar 30 persen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan tidak hanya berada pada tahap seleksi, tetapi juga pada akses informasi dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku.
Dengan adanya Tes Kesiapan Sekolah dan sistem SPMB yang semakin terstruktur, masyarakat dihadapkan pada kebutuhan adaptasi yang lebih besar. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan sejak dini, namun di sisi lain menuntut kesiapan sosial yang lebih merata agar tidak menimbulkan kesenjangan baru dalam akses pendidikan dasar. @desi
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!