TB Hasanuddin: Empat Risiko Indonesia Gabung dalam Konsep Trump soal Dewan Perdamaian Gaza

Pemerintah, kata TB Hasanuddin, khususnya Kementerian Luar Negeri, perlu mengantisipasi dampak geopolitik ini secara komprehensif.

Kedua, kata TB Hasanuddin, risiko keamanan personel. Penempatan personel TNI dalam misi yang berpotensi tidak inklusif terhadap seluruh faksi di Gaza, termasuk Hamas, dapat menempatkan pasukan Indonesia pada posisi rawan dan berisiko tinggi.

"Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika Serikat. Terlebih, Indonesia saat ini mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, sehingga setiap insiden pelanggaran HAM dapat berdampak serius terhadap reputasi Indonesia di mata internasional," tegasnya.

Ketiga, kata TB Hasanuddin, persoalan dukungan finansial. Keanggotaan dalam Dewan Perdamaian Gaza menuntut komitmen pendanaan yang tidak kecil. Presiden Donald Trump bahkan menyebut kontribusi minimal bagi anggota tetap mencapai USD 1 miliar atau setara Rp16 triliun.

Menurut TB Hasanuddin, angka tersebut sangat besar di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan kebijakan pengetatan fiskal nasional.

"Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan sumber pendanaan tersebut agar tidak membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Keempat, keselarasan dengan kebijakan PBB. Setiap kebijakan dan langkah yang diambil Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza harus sejalan dengan kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina Israel.

“Pemerintah perlu bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa,” tegas TB Hasanuddin. @givary