Tarif Tol Naik, Mori Hanafi: Pengguna Membludak, Mengapa Tarif Tetap Naik?

VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme penyesuaian tarif jalan tol yang selama ini dinilai terlalu berorientasi pada kepentingan badan usaha jalan tol (BUJT).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol, Selasa (9/6/2026), Mori mempertanyakan logika kenaikan tarif berkala yang terus diberlakukan meski sejumlah ruas tol telah menikmati lonjakan jumlah pengguna jauh di atas proyeksi awal saat investasi ditetapkan.

Menurutnya, pembahasan mengenai tarif tol selama ini selalu diarahkan pada kebutuhan operator untuk menjaga pengembalian investasi melalui penyesuaian tarif setiap dua tahun. Padahal, terdapat faktor lain yang turut menentukan pendapatan perusahaan, yakni pertumbuhan volume lalu lintas kendaraan.

"Kalau ternyata pengguna jalan tol dua kali lipat dari perkiraan awal, bukankah itu juga sudah menjadi pendapatan tambahan bagi perusahaan?" ujar Mori.

Mori menilai evaluasi SPM yang semestinya bertujuan memastikan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan berpotensi bergeser menjadi instrumen administratif untuk membuka jalan bagi kenaikan tarif.

Dalam pandangannya, kepentingan utama perusahaan terhadap evaluasi SPM bukan semata menjaga standar layanan, melainkan memastikan tidak ada hambatan terhadap agenda penyesuaian tarif yang telah direncanakan.

"Filosofinya sudah ke situ. Dari sisi perusahaan, mereka berharap ada evaluasi dan perhitungan terkait SPM karena tidak ingin rencana kenaikan tarif dua tahunan menjadi tertunda," katanya.

Pernyataan tersebut secara tidak langsung mempertanyakan apakah sistem evaluasi yang berlaku saat ini lebih berpihak pada kepastian pendapatan operator dibandingkan perlindungan kepentingan pengguna jalan.

Mori menegaskan bahwa dalam setiap proyek jalan tol, seluruh aspek bisnis telah dihitung sejak awal, mulai dari nilai investasi, masa konsesi, tarif, hingga proyeksi jumlah kendaraan yang akan melintas.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pemerintah dan operator selalu menggunakan kenaikan tarif sebagai instrumen utama menjaga tingkat pengembalian investasi, sementara peningkatan pendapatan akibat melonjaknya volume kendaraan seolah tidak pernah menjadi variabel dalam evaluasi.

Sebagai ilustrasi, ia menyebut jika suatu ruas tol diproyeksikan dilintasi 25 ribu kendaraan per hari namun realisasinya mencapai 50 ribu kendaraan, maka pendapatan perusahaan otomatis meningkat jauh di atas asumsi awal.

"Kalau pengguna jalan sudah melampaui target yang dihitung saat investasi dilakukan, mengapa tarif masih harus naik?" katanya.

Menurut Mori, apabila pendapatan perusahaan sudah meningkat karena pertumbuhan trafik, pemerintah seharusnya dapat mempertimbangkan untuk menunda atau bahkan membatalkan penyesuaian tarif demi melindungi daya beli masyarakat.

Tak hanya soal tarif, Mori juga menyoroti pola pemberian masa konsesi jalan tol yang menurutnya menyimpan tanda tanya besar.

Ia membandingkan Jalan Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) yang memiliki investasi sekitar Rp13,7 triliun dengan Jalan Tol Soreang–Pasirkoja (Soroja) yang nilai investasinya sekitar Rp1,7 triliun. Meski terdapat perbedaan investasi yang sangat besar, kedua ruas tersebut sama-sama memiliki masa konsesi sekitar 45 tahun.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan dasar perhitungan penetapan masa konsesi.

"Nilai investasinya berbeda jauh, tetapi konsesinya sama-sama 45 tahun. Tidakkah ini menimbulkan pertanyaan?" ujarnya.

Kritik tersebut menyentuh isu yang selama ini jarang dibahas secara terbuka, yakni apakah durasi konsesi yang panjang benar-benar mencerminkan kebutuhan pengembalian investasi atau justru memberikan keuntungan berlebih kepada operator.