Syahmud Basrie: Pemilu Bukan Sekadar Rutinitas 5 Tahunan

VISI.NEWS | JAKARTA - Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Reformasi tersebut menekankan bahwa demokrasi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai rutinitas lima tahunan, melainkan harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab kolektif rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Kepala BSNPG, Syahmud Basrie Ngabalin, menyampaikan bahwa pemilu seharusnya mampu melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tak lagi menjadi penonton pasif, melainkan aktor utama dalam menentukan arah dan masa depan bangsa.

“Selama ini rakyat hanya diposisikan sebagai pemilik hak suara, mereka datang, memilih, lalu pulang. Padahal, suara bukan sekadar hak, melainkan juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa,” ujar Syahmud dikutip dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).

Ia menekankan komitmen BSNPG untuk mendorong demokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Menurutnya, demokrasi yang sejati tidak boleh berhenti hanya pada pesta elektoral semata, namun harus menjadi perjanjian yang sadar antara rakyat dan wakilnya.

“Bayangkan rakyat memilih dengan hati yang sadar dan pikiran jernih. Wakil rakyat pun akan lahir dari suara tulus dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Pernyataan Syahmud mendapat dukungan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Tim Kajian Politik DPP Partai Golkar, Idrus Marham. Ia menyebut gagasan BSNPG sebagai bentuk ijtihad politik yang penting dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi ijtihad politik yang dilakukan Kepala BSNPG. Ini sebuah upaya serius agar demokrasi kita semakin berkualitas,” ujar Idrus.

Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa gagasan dan usulan BSNPG akan dikaji secara mendalam dan dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebagai bagian dari konsolidasi pemikiran politik partai.