Strategi Tingkatkan PAD Sidoarjo Jadi Rujukan Daerah Lain S

VISI.NEWS | SIDOARJO - Strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai menjadi perhatian daerah lain. Salah satunya datang dari Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali, yang melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo untuk mempelajari pengelolaan pendapatan daerah dan sistem pemerintahan berbasis digital yang diterapkan Pemkab Sidoarjo.

Kunjungan tersebut diterima langsung Bupati Sidoarjo, Subandi, di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026). Dalam pertemuan itu, Subandi didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Ainur Rahman, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo.

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, mengatakan Kabupaten Sidoarjo dinilai memiliki berbagai kemajuan, khususnya dalam aspek kemandirian fiskal dan pemanfaatan teknologi pemerintahan.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi daerah saat ini berkaitan dengan regulasi pendapatan daerah dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan TKD. Ditambah ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, sedangkan di Karangasem masih mencapai 46 persen, sehingga kami perlu mencari strategi dan inovasi,” ujar I Gusti Putu Parwata dari rilis yang diterima VISI.NEWS, Jumat (8/5/2026).

Selain pengelolaan fiskal, Pemerintah Kabupaten Karangasem juga melihat peluang kerja sama antardaerah, termasuk pengembangan sektor pariwisata sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa peningkatan PAD di daerahnya tidak hanya bertumpu pada sektor industri, tetapi juga didukung penguatan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi.

“Untuk meningkatkan PAD selain dari berbagai kawasan industri yang ada di Sidoarjo, kami juga memiliki dashboard untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, semua transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar,” katanya.