Stok Pakan Menipis, Pemkot Bandung Pastikan Satwa Bandung Zoo Tetap Terawat

VISI.NEWS|BANDUNG -Bandung Zoo tengah menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan pakan satwa. Stok yang menipis memicu perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kesejahteraan hewan tetap terjaga. Tim gabungan dari Penyuluh Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung melakukan pemantauan langsung ke kebun binatang, menyusuri kandang, serta berinteraksi dengan para perawat hewan.

“Untuk unta dan gajah, makannya lancar. Sejauh ini masih bisa terpenuhi,” ujar salah seorang perawat hewan di sela peninjauan, Jumat (19/12/2025).

Dokter hewan Bandung Zoo, Anggi, memastikan kondisi kesehatan satwa relatif aman meski menghadapi keterbatasan operasional. “Kalau untuk kondisi kesehatan, sejauh ini satwa-satwa aman dan relatif sehat. Kami terus berupaya semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada,” ujarnya.

Namun, Taufik Hamzah dari BKSDA Jawa Barat mengakui beberapa hewan mengalami aktivitas menurun, seperti tapir, yang kemungkinan akibat nutrisi kurang optimal. Ia menekankan bahwa penyediaan pakan adalah tanggung jawab yayasan pengelola, tetapi pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan siap memberikan dukungan sementara.

“Negara hadir untuk memastikan satwa tidak sampai kekurangan pakan. Dukungan ini sifatnya sementara, selama masa kekosongan,” jelas Taufik.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa Pemkot akan membuat kesepakatan baru dengan Kementerian Kehutanan terkait pengelolaan pakan dan satwa. “Kesepakatan ini dibuat untuk memperjelas pembagian tugas selama proses hukum berjalan dan untuk memastikan kepastian pengelolaan serta perlindungan hewan tetap terjaga secara legal,” katanya.

Farhan menambahkan, mulai hari ini Kementerian Kehutanan akan menurunkan anggaran khusus untuk kebutuhan pakan hewan di Bandung Zoo. Pelaksanaan penggunaan anggaran akan diawasi langsung oleh Kejaksaan Negeri Bandung untuk memastikan akuntabilitas.

“Ini adalah komitmen kita bersama karena yang digunakan adalah anggaran negara. Pelaksanaannya berdasarkan dua undang-undang dan satu peraturan pemerintah, sehingga tentu diperlukan pendampingan dan pengawasan hukum yang baik,” ungkap Farhan.