Sri Mulyani Tegaskan Kenaikan PPN Jadi 12% Tetap Berlaku Januari 2025

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), akan tetap dilaksanakan pada Januari 2025. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024), saat banyak anggota DPR menanyakan kepastian mengenai kenaikan tarif PPN tersebut. Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun ada ketentuan dalam UU yang mengamanatkan kenaikan tarif PPN, pemerintah akan memastikan kebijakan ini dijalankan dengan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai latar belakang dan manfaatnya bagi keuangan negara. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan anggaran negara (APBN), meskipun dampak dari kenaikan PPN ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Jika kenaikan tarif PPN 12% diterapkan, Indonesia akan memiliki tarif PPN tertinggi di ASEAN bersama dengan Filipina. Saat ini, tarif PPN Indonesia sudah berada di angka 11%, yang menjadikannya negara dengan PPN tertinggi kedua di ASEAN setelah Filipina. Beberapa negara ASEAN lainnya memiliki tarif PPN yang lebih rendah, seperti Kamboja dan Vietnam (10%), Singapura (9%), serta Malaysia yang baru menaikkan tarif Pajak Layanan menjadi 8% pada Maret 2024. Sementara Thailand dan Laos memiliki tarif PPN 7%, dan Myanmar hanya mengenakan pajak komersial sebesar 5%. Namun, para ekonom seperti Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, mengingatkan bahwa kenaikan PPN ini berisiko meningkatkan beban daya beli masyarakat dan dapat menekan konsumsi rumah tangga. Telisa menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penundaan kenaikan PPN hingga daya beli masyarakat pulih melalui peningkatan lapangan kerja dan upah yang layak. @ffr