SKETSA | Narasi

Oleh Syakieb Sungkar

DI ABAD 21 ini, tidak ada kebenaran. Karena kebenaran dapat dibuat, dengan apa yang disebut sebagai narasi. Narasi adalah bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian seolah-olah pembaca tersebut melihat juga mengalami sendiri peristiwa atau kejadian itu. Narasi mengisahkan suatu kehidupan yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Kebenaran suatu kejadian sangat tergantung dari narasi yang dibuat oleh penonton atau pemirsa, yang terhubung oleh tafsir masing-masing. Jadi, kebenaran itu relatif, tidak ada yang mutlak. Masing-masing orang mempunyai kebenarannya sendiri-sendiri. Misalnya adalah gambar hasil editan Jokowi baru selesai acara photoshoot pada pertemuan puncak para pemimpin ASEAN selama dua hari di Washington DC 13-14 Mei yang baru lalu. Foto yang membuat viral itu seolah-olah Jokowi dicuekin oleh Joe Biden dan para pemimpin ASEAN.

Melihat gambar ini yang sengaja disebarkan melalui media sosial, telah membuat orang-orang yang tidak suka kepada Jokowi bersorak-sorai kegirangan. Kemudian gambar itu ditambahkan dengan narasi misalnya, lihat pemimpinmu bodoh sampai para Presiden negara lain tidak mau menyapanya. Atau, itu karena Jokowi tidak dapat berbahasa Inggris. Ditambahi dengan cemooh yang lain, kita memang telah salah pilih Presiden. Dan seterusnya. Tetapi, gambar itu sebenarnya adalah sebuah potongan dari video ketika acara photoshoot menjelang bubar. Sebelum bubar justru Biden basa-basi dulu dengan Jokowi, seperti gambar di bawah ini:

Hal yang serupa terjadi ketika Buni Yani memotong video Ahok menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Adapun, video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik. Saat itu, Buni juga menghilangkan kata ‘pakai’ dalam transkripnya. Potongan pidato itu disebar di media sosial oleh Buni dengan mengedit sehingga memancing massa turun ke jalan untuk memenjarakan Ahok sebagai penista agama. Itulah kekuatan narasi. Ia dapat menafsir ulang kebenaran dengan cara mengedit (mengurangi, menambahkan dan membelokkan) sehingga terjadi tafsir baru atau pembacaan yang berbeda atas suatu peristiwa.

Pertanyaannya, mengapa orang dapat semudah itu percaya atas narasi yang dibuat oleh orang lain? Salah satu jawabannya adalah fenomena Post Truth. Frasa post truth dimunculkan pada tahun 1992, oleh Steve Tesich. Dalam tulisannya “The Government of Lies” di majalah The Nation, ia menulis dalam konteks Perang Teluk dan Iran, “Kita sebagai manusia yang bebas, punya pilihan dalam menentukan keinginan untuk hidup di dunia post truth.” Tahun 2004, Ralph Keyes dan Stephen Colber mengutarakan hal yang mirip, yaitu truthiness. Maksudnya, sesuatu yang seolah-olah benar, padahal tidak benar sama sekali. Dua peristiwa yang menjadi momentum post truth adalah tahun 2016, yaitu keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah Brexit. Serta terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Kamus Oxford mendefinisikan post truth sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Artinya, post truth adalah era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran, dengan cara memainkan emosi dan perasaan kita. Dengan itu kita sekarang menjadi jelas, siapa saja yang percaya dengan gambar plus narasi Jokowi dicuekin, tiada lain adalah orang yang emosi (bahasa Yunaninya: baper) terhadap sepak terjang Jokowi selama ini.

Karena sejak zaman nabi Adam, emosi jauh lebih berperan dalam mengambil keputusan ketimbang logika. Dan hidup ini tidak semuanya dapat diterangkan dengan logika. Ada hal-hal yang tidak logis dalam hidup namun tetap dijalani. Atas nama cinta misalnya. Mengapa seseorang menikah dan berkeluarga, pertimbangan mana yang lebih berperan dalam memutuskan ini, cinta atau logika? Tidak hanya soal pernikahan saja, banyak hal lain, misalnya dalam perekrutan tenaga kerja. Si pemilik perusahaan merasa ada hal yang ‘tidak enak’ dari penampilan seseorang sehingga ia tidak jadi merekrut calon pegawai. Padahal si calon itu adalah kandidat terbaik yang sudah disaring oleh bagian HRD. Sebaliknya, boss tiba-tiba senang dengan seorang pegawai yang sebetulnya tidak berprestasi di kantor. Alasannya si boss merasa nyaman kalau sedang berbicara dengan karyawan tersebut. Jadi unsur emosi jauh lebih berperan dalam pengambilan keputusan.

Mengapa emosi jadi lebih menentukan ketimbang logika? Hal itu ada hubungannya dengan rasa aman. Seseorang yang berbeda, secara instinktif membuat rasa takut. Ada judgement yang muncul dari alam bawah sadar kita bahwa orang itu berbahaya. Ada orang yang mengetuk pintu pagar, kalau orang tersebut terlihat berangasan, maka secara tidak sadar kita sudah mengasumsikan orang tersebut adalah orang jahat, atau setidaknya akan bermasalah. Demikian yang terjadi dengan polisi kulit putih di Amerika, jika ada peristiwa kriminal di suatu tempat, maka polisi kulit putih buru-buru mencurigai orang kulit hitam yang berada di TKP. Dapat dibayangkan jika orang kulit hitam itu tiba-tiba menyingkir atau lari, maka asumsi kecurigaan tersebut seperti mendapat konfirmasi. Sehingga polisi kulit putih kemudian mengejar dengan prasangka si kulit hitam telah berbuat kriminal.

Prasangka seperti itu sekarang meluas ke penduduk berkulit kuning di Amerika. Setiap orang berkulit kuning berarti orang China. Orang China, dikatakan oleh Donald Trump “telah merebut lahan ekonomi kita” sehingga harus diperangi. Dengan itu, orang kulit putih dan hitam ‘bersatu’ menganiaya atau melecehkan orang kulit kuning yang mereka temui di jalanan. Logika tidak jalan, yang muncul adalah perasaan benci. Dengan perasaan benci maka yang berlaku adalah kategorisasi atau gebyah-uyah. Orang Amerika tidak lagi dapat membedakan antara negeri China yang letaknya ribuan kilometer dari benua Amerika, dengan warga negara Amerika keturunan Cina yang lahir dan besar di USA. Demikian pula Orang Amerika tidak lagi dapat membedakan antara orang Korea, Jepang, atau Thailand, yang semuanya berkulit kuning dan bermata sipit, dengan orang China. Itulah bahayanya kategorisasi.

Hal yang sama terjadi terhadap Jokowi. Orang yang membenci Jokowi sudah tidak melihat lagi fakta-fakta pertumbuhan ekonomi, kemajuan pembangunan infrastruktur, kenaikan devisa, angka GINI, pendapatan per kapita, angka inflasi rendah, yang terus menerus membaik dalam 8 tahun terakhir ini. Pokoknya apa yang dilakukan Jokowi adalah salah. Titik. Fakta sudah tidak penting lagi, karena sudah tidak suka kepada Jokowi. Karenanya, kalau ada narasi yang membuat Jokowi terlihat buruk, tidak perlu lagi proses check and rechek fakta, langsung saja dipercaya. Karena narasi itu telah mengkonfirmasi perasaan benci yang tertanam padanya sejak Jokowi berkuasa.

Pertanyaan berikut, kalau sejak zaman nabi Adam, emosi lebih menentukan ketimbang logika, mengapa post truth baru muncul belakangan ini? Jawabnya, ada hal lain yang membuat faktor emosi menjadi lebih kental, yaitu munculnya media yang dapat mempengaruhi opini secara masif. Ditambah lagi munculnya media sosial di era internet yang membuat narasi kebohongan tersebar secara mengglobal. Berkat bantuan manipulasi media, Bush dengan mudah memfitnah Saddam Hussein mempunyai senjata kimia, sehingga Barat beramai-ramai menyerbu Irak dan membuat negeri itu hancur lebur sampai sekarang. Hal yang sama terjadi dengan tudingan terhadap Osama Bin Laden yang menjadi penyebab serangan 911. Manusia dapat dimanipulasi dengan cara memainkan perasaannya, karena keputusan seseorang banyak dipengaruhi oleh emosi. Bagaimana kalau kita memainkan emosi massa untuk tujuan politik seperti yang dilakukan Buni Yani? Hal itu mudah sekali, caranya adalah dengan membuat narasi yang sesuai dengan apa yang dirasakan atau diinginkan massa, agar mudah dimanipulasi. Karena mereka dengan mudah percaya terhadap narasi yang mengkonfirmasi rasa bencinya.***