SKETSA | 3 Periode

Bulan lalu saya mendengar rumor bahwa Jokowi dibisiki kalau tidak mau jadi Presiden lagi maka pembangunan Ibu Kota baru tidak akan diteruskan. Padahal proyek ini merupakan idaman Jokowi untuk menghindari hiruk-pikuk politik yang selalu berporos di antara Monas dan Depok. Pindah ibu kota akan membuat kesegaran dalam konstelasi politik yang selama ini berbasis di Jakarta. Terlepas dari benar tidaknya rumor itu, memang pada kenyataannya Jokowi sudah dikelilingi oligarki yang diuntungkan selama ia berkuasa. Bagi-bagi jatah kursi nampaknya membahagiakan orang-orang yang dahulu mensupport Jokowi jadi Presiden.

Karenanya mereka tidak mau kemesraan ini cepat berlalu. Apa salahnya Jokowi menjabat lagi yang ketiga kalinya? Undang-undang tinggal diamandemen biar memungkinkan ia terus berkuasa. Toh Jokowi disukai rakyat, tingkat kepuasan menembus angka 70%. Lagipula Jokowi tidak korup. Sampai hari ini pun saya yakin ia tidak korup. Seumur-umur saya bertemu 3 kali dengan Jokowi: 2 kali waktu masa kampanye, 1 kali di Istana ketika ia menang yang kedua kalinya. Dari pertemuan itu, terlihat ia begitu sederhana. Saya bertemu di hari Kamis, Istana penuh dengan makanan enak, tetapi Jokowi berpuasa. Ia tidak bilang sedang shaum, justru ia sibuk menawarkan peserta rapat agar makan yang banyak. Ketika orang beristirahat makan siang, diam-diam ia menghilang demi menandatangani surat-surat yang diantar oleh ajudan. Ia muncul lagi untuk melanjutkan rapat ketika kami selesai makan. Saya terharu.

Hal lain adalah ketidakjelasan siapa yang akan menggantikan Jokowi. Setelah PDIP menolak Ganjar Pranowo yang mempunyai elektabilitas tertinggi. Hal itu menjadikan kubu Nasionalis resah. Dan membuat pendulum politik bergerak lagi ke kanan, padahal Jokowi dengan manis telah mengembalikannya ke tengah, setelah ia sukses mengendalikan gerakan 212. Situasi seperti ini barangkali telah membuat banyak orang manut saja kalau Jokowi menjabat sekali lagi, sampai ketemu orang yang benar-benar cocok menggantikannya. Tetapi sebenarnya pemikiran seperti itu sungguh berbahaya, artinya elit politik tidak percaya dengan demokrasi. Mereka menganggap calon Presiden itu seperti bidak-bidak catur. Semuanya bisa diatur, dimaju-mundurkan sesuka hati. Memang demikianlah sistem politik Indonesia, kandidat bisa direkayasa. Partai-partai dan elit politik tidak percaya pada rakyat jelata. Karena yang berhasil mengumpulkan dana terbanyak untuk kampanye, mempunyai kemungkinan lebih besar. Walau kadang-kadang tidak juga.