Serapan MBG Tembus Rp88 Triliun, Pemerintah Fokus Perluasan dan Efisiensi

VISI.NEWS | JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan skala pelaksanaannya sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp88,15 triliun dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 63,13 juta orang di seluruh Indonesia.

Capaian tersebut memperlihatkan percepatan pelaksanaan program yang menjadi andalan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi. Dibandingkan realisasi pada April 2026 yang sebesar Rp75 triliun, penyerapan anggaran MBG meningkat 17,53 persen hanya dalam kurun satu bulan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dana yang telah tersalurkan didukung oleh operasional 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

"Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp 88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta dikutip, Sabtu (6/6/2026).

Dari total penerima manfaat, sekitar 48,9 juta merupakan siswa. Sementara 14,3 juta lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga menyasar kelompok yang memiliki kebutuhan gizi tinggi.

Pemerintah memandang MBG sebagai bagian dari strategi mempercepat belanja negara agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Hingga Mei 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Belanja negara tumbuh 34,4 persen menjadi Rp 1.365,4 triliun. Pemerintah sengaja mempercepat belanja agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun," kata Purbaya.

Di sisi lain, perhatian pemerintah kini tidak hanya tertuju pada perluasan penerima manfaat, tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran. Alokasi MBG yang sebelumnya dirancang sebesar Rp335 triliun telah disesuaikan menjadi Rp268 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program tetap efektif tanpa mengurangi kualitas layanan.