Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025, Kemensos Ajak Swasta Berkolaborasi

VISI.NEWS | JAKARTA - Program Sekolah Rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto akan resmi diluncurkan pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Pemerintah mengajak sektor swasta untuk ikut berkontribusi menyukseskan program ini sebagai bagian dari upaya nasional mengatasi kemiskinan struktural melalui pendidikan. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memaksimalkan dampak program tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi dari Ketua Yayasan Amanah Bangun Negeri, Zuraida Hamdie, dan Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Bayasut, di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (26/6/2025). “Kalau bisa kita kolaborasikan antara negara dan sektor swasta, sekecil apapun kontribusinya, dampaknya akan luar biasa,” ujar Agus Jabo. Agus menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan gratis bagi anak-anak miskin, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi keluarga dan perbaikan tempat tinggal. Program ini menggunakan basis data DTSEN (Data Terpadu Sejahtera Nasional) untuk memastikan ketepatan sasaran. ”Kita berangkat dari data orang tua siswa yang sudah pasti teridentifikasi di DTSEN. Anaknya disekolahkan, orangtua diberdayakan, dan rumahnya kita benahi. Kehidupannya kita perbaiki,” katanya. Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Bayasut, menyambut positif ajakan tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk membantu menyosialisasikan program ini ke dunia usaha melalui diskusi publik dan forum kolaborasi. “Kita bisa mulai dari talkshow atau diskusi yang melibatkan dunia usaha, agar pemahaman tentang program seperti Sekolah Rakyat ini menyebar dengan baik dan membuka ruang kontribusi konkret,” ujarnya. Senada dengan itu, Zuraida Hamdie dari Yayasan Amanah Bangun Negeri menyampaikan komitmennya mendukung program, terutama di wilayah operasional yayasannya di Kalimantan Selatan. Menutup pertemuan, Wamensos menyampaikan harapan agar Sekolah Rakyat bisa menjadi titik tolak terbentuknya ekosistem kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan komunitas dalam memberdayakan masyarakat miskin. “Kita tidak bisa kerja sendiri. Harus bareng-bareng, saling isi. Karena yang kita kejar bukan hanya target, tapi masa depan mereka,” pungkasnya. @ffr