Sekilas Demokrasi Tiongkok: Apa yang Menjadi Hakikatnya?

VISI.NEWS | BEIJING - Memperjuangkan aspirasi dan ekspektasi warga desanya, Long Xianwen dari kelompok etnis Miao bertolak ke Beijing dari sebuah desa terpencil di Provinsi Hunan, Tiongkok Tengah, pada awal Maret lalu. Dia akan membahas pembangunan sosial dan ekonomi bersama pemimpin Tiongkok serta hampir 3.000 utusan lain dalam dewan legislatif nasional Tiongkok.

Sebagai seorang utusan Kongres Rakyat Nasional Ke-14 (NPC), Long mengajukan proposal untuk mendukung integrasi luas di industri pariwisata teh (tea tourism) di Prefektur Otonom Xiangxi Tujia dan Miao, Hunan.

Perbedaan demokrasi Tiongkok dari politik uang dan transaksi kekuasaan-uang di dunia Barat terletak pada hakikatnya—bangsa Tiongkok menjadi tuan di negerinya sendiri.

Menurut Presiden Tiongkok Xi Jinping, sebuah negara dinilai demokratis jika rakyatnya benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri; rakyat memiliki hak memilih, dan, lebih penting lagi, hak berpartisipasi secara luas.

Komposisi utusan kongres rakyat memperlihatkan peran demokrasi rakyat dalam seluruh proses di Tiongkok dalam menjamin status rakyat sebagai tuan di negerinya sendiri.

Menyeluruh dan universal

Di Tiongkok, kongres rakyat terdiri atas lima jenjang—kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan nasional. Hingga kini, 2,77 juta rakyat telah menjadi utusan kongres rakyat dari seluruh jenjang pada tingkat nasional.

Dari jumlah ini, 95% merupakan utusan kelurahan dan kecamatan yang dipilih langsung oleh warga di distriknya masing-masing. Utusan pada tiga jenjang yang lebih tinggi adalah utusan yang dipilih oleh para utusan di jenjang bawah.