Sebut Ace Tidak Miliki Persetujuan dari DPP, Pengamat Minta Mantan PK Belajar Organisasi

VISI.NEWS | JAKARTA - Etos Indonesia Institute menyayangkan pernyataan salah satu mantan Ketua PK Partai Golkar yang menilai pelantikan Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi periode 2020-2025 menyalahi aturan.

Penyataan mantan PK  yang menuding Ace Hasan selaku Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dinilai pernyataan yang ngawur dan tidak mendasar.

"Sebenarnya yang ngomong itu faham masalah organisasi partai tidak sih. Tentunya dalam pelaksanaan Musda DPD Golkar Kota Bekasi ada dasarnya. Dan kami tahu betul kualitas Kang Ace Hasan. Fatsun partai tentunya sudah jelas. Tidaklah mungin DPD Golkar Jabar mengambil kebijakan di luar prosedur," ujar direktur eksekutif Etos Indonesia Iskandarsyah dalam pernyataannya, Sabtu (6/11/2021).

Dikatakannya, apa yang disampaikan oleh beberapa kader partai yang mempermasalahkan keabsahan Musda itu sangat memalukan.

Oleh karenanya, Iskandar menyarankan agar kader tersebut belajar terlebih dahulu organisasi sebelum berkomentar di media.

Menurut dia, pernyataan Musda yang di nilai cacat hukum dan melanggar AD-ART partai, merupakan tudingan kader yang tidak puas dengan kebijakan organisasi partai politik.

"Kita tahulah, kelompok itu kan sempat mendapat dukungan dari Azis Syamsuddin. Nah saat ini setelah Azis masuk sel KPK mereka-mereka sudah tidak lagi berfatsun. Maka cara lain bagaimana menggangu eksistensi kepengurusan Ade Puspita," tandas dia.

Dirinya menduga kelompok ini kembali ada yang menggerakkan. Terlebih lagi kelompok ini pada Pileg 2019 lalu tidak lolos, maka bagaimana memainkan isu untuk menggoyang Golkar Kota Bekasi.