Sebelum Penghapusan Honorer Diberlakukan, Pemerintah Diminta Carikan Solusi Terlebih Dahulu

VISINEWS |BANDUNG - Kebijakan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer di lingkup kerja birokrasi pada November 2023 dinilai akan menambah angka pengangguran di Indonesia termasuk di Jawa Barat (Jabar). Untuk itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Reynaldi meminta agar pemerintah melakukan upaya dalam mencarikan solusi terbaik guna memikirkan nasib para tenaga honerer sehingga tidak berdampak pada meningkatknya angka pengangguran. "Sebelum kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut diberlakukan, sebaiknya terus di bahas oleh pemerintah agar terdapat solusi yang baik sehingga terpecahkan," katanya. Kepada VISINEWS, Sabtu (18/6/22), Anggota Fraksi Golkar ini juga mengingatkan pemerintah apabila angka pengangguran bertambah, maka akan berdampak pada aktivitas ekonomi nasional yang pastinya juga terjadi di Jabar. "Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tidak adanya lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi salah satu penyebab pengangguran masih cukup tinggi hingga saat ini, terlepas terdapat P3K," imbuhnya. Reynaldi mengungkapkan, salah satu faktor yang meningkatnya angka pengangguran yakni akibat serapan tenaga kerja di sektor administrasi pemerintah terus menurun sepanjang 2022 ini. "Ini terjadi secara nasional ataupun di Jabar, tenaga honorer nasibnya belum jelas, bisa menambah angka penganguran, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli," ungkapnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan lintas sektoral melalui Kementerian PAN RB, Kemendagri, dan Kementerian Tenaga Kerja guna menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi. "Sejauh ini, baru ada solusi bagi tenaga honorer bidang pendidik, sementara tenaga honorer seperti bidang kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi konkret," pungkasnya. @eko.