SAKIP dan ZI Award 2025, Tiga Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Sabet Predikat WBK

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut ditandai dengan keberhasilan tiga perangkat daerah meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kemenpan-RB di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Hukum, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dari Kabupaten Bandung, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, Inspektur Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Bagian Organisasi, serta sejumlah perangkat daerah terkait turut menghadiri kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting di Command Center Inspektorat Kabupaten Bandung

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Reformasi birokrasi merupakan mesin penggerak untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Birokrasi yang unggul menjadi syarat keberlangsungan peradaban sekaligus amanat Presiden untuk terus kita jalankan,” ujarnya.

Rini juga menyampaikan bahwa penguatan reformasi birokrasi harus berorientasi pada pelayanan masyarakat serta percepatan implementasi kebijakan. Selain itu, transformasi digital menjadi fase penting dalam pengembangan birokrasi modern guna meningkatkan kualitas layanan publik.

“Ke depan, saya akan terus dorong implementasi digitalisasi di seluruh instansi pemerintah agar pelayanan dan birokrasi kita semakin unggul,” pungkasnya.

Sebanyak tiga unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berhasil meraih Predikat WBK, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Puskesmas Rancaekek DTP.