Rupiah Anjlok, DPR Soroti Langkah BI dan Dampak ke Kelas Menengah

VISI.NEWS | JAKARTA - Rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada Senin (18/5/2026) dipenuhi kritik terkait pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Anggota DPR menyoroti kondisi makro dan dampaknya terhadap kelas menengah, UMKM, dan persepsi publik.

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Muhidin M Said. Ia awalnya menyebut perang Iran dan Amerika Serikat (AS) mempersulit keadaan rupiah yang saat ini terus merosot. "Kita, kecenderungan kalau saya melihat bahwa ini tidak ada satu kesimpulan yang bisa menyatakan bahwa perang di Iran dengan Amerika ini akan berakhir secepat itu. Kira-kira langkah-langkah apa terutama menyangkut masalah nilai tukar yang saat ini tadi pagi dibuka kurang lebih Rp17.590 sekarang sudah Rp17.600 sekian. Ini sangat sulit menurut saya," kata Muhidin saat raker dengan Gubernur BI. Ia menyebut publik menanti langkah Bank Indonesia mencegah merosotnya rupiah lebih dalam. Ia menyebut salah satu yang sudah mulai terdampak yakni kelas menengah. "Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh Bank Indonesia untuk meyakinkan pasar? Jadi saya kira Pak Gubernur, tadi semua sudah diuraikan teman-teman, saya cuma mohon kira-kira apa langkah yang harus kita ambil, karena situasi sekarang ini Pak, terutama UMKM kita di daerah-daerah, memang kelihatan ya kelas menengah ini akan mulai terkikis ini Pak. Nah, ini kalau dia terkikis, padahal boleh dikata kelas menengah ini juga punya peranan yang sangat penting," ujar dia.

Kemudian, kritik lainnya disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino. Ia menyoroti pernyataan Bank Indonesia yang menyatakan kurs rupiah saat ini masih stabil. "Yang kedua tentang kurs, Pak. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah Rp 17.600, bahkan muncul lelucon kalau Rp 17.845 maka Indonesia merdeka katanya, 17-8-45. Nah tetapi di presentasi Bapak, Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain," ujar Harris. "Nah persoalan yang dirasakan oleh masyarakat adalah harga impor ini naik Pak, kemudian biaya industri juga naik, tekanan pangan dan energi juga meningkat, dan persepsi ekonomi ini melemah," lanjut dia.