Riyono Caping: Kebijakan Non Kuota Prabowo, Menteri Harus Sigap Menindaklajuti

VISI.NEWS | JAKARTA - Kebijakan Prabowo untuk menerapkan non kuota dalam impor bagi produk yang memang belum mampu di produksi dalam negeri. Artinya kebijakan ini memberikan ruang yang luas buat pemain lokal dan kecil bisa melakukan impor untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. “Kebijakan Prabowo tentang non kuota ini memberikan ruang keadilan dan kebersamaan untuk usaha kecil mewujudkan asta cita nasional, kebijakan ini harus di sambut oleh semua pihak” papar Riyono anggota komisi IV DPR FPKS. Melihat masa pemerintahan Presiden Prabowo yang sedang menata dan meletakkan dasar ekonomi kerakyatan saat ini meminta semua pembantunya sigap dan cepat serta akurat dalam menjabarkan kebijakan Presiden. Menurut Presiden, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Kecepatan dan ketepatan menerjemahkan kebijakan Presiden sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada petani, nelayan dan juga produk lokal yang sdh eksis tanpa adanya produk impor” tambah Riyono. Menurut Riyono kebijakan ini tepat untuk menghilangkan praktek memburu rente impor serta kartel yang sering merugikan Indonesia dengan nilai trilyunan. Bahkan jangan sampai apa yang di putuskan Presiden menteri tidak siap menerjemahkan. “Menteri jangan sampai tidak siap menerjemahkan keputusan Prabowo, kebijakan yang bagus tapi teknis tidak bisa diterjemahkan akan membuat kerugian bagi Presiden” tutup Riyono. @givary