Refly Harun Nilai Kecurangan Pilpres 2024 Sangat Ganas, Terstruktur, Sistematis, dan Massif

Refly lebih lanjut mengomentari pernyataan Jokowi bahwa siapa saja dipersilakan melapor ke Bawaslu dan lembaga-lembaga terkait jika merasa dicurangi dalam pemilu termasuk dalam Pilpres 2024.

“Inilah tantangan yang disuguhkan kepada kita. Begini, yang namanya electoral justice system kita, selama ini tidak cukup kuat untuk melindungi berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil,” tambahnya.

Dicontohkan pemberian susu oleh paslon tertentu selama masa kampanye Pilpres 2024. Dalam, kasus tersebut, Bawaslu DKI Jakarta menyatakan bahwa hal itu salah.

“Tapi coba lihat, apa sanksi yang diberikan? Tidak jelas,  sehingga orang akhirnya tidak takut untuk mengulanginya terus, termasuk untuk melakukan money politic,” tuturnya.

“Coba saja misalnya ada  satu-dua kasus money politic yang terbukti, dan pelakunya didiskualifikasikan (dalam pilpres), maka orang takut untuk melakukannya. Tapi, ini kasusnya telanjang, dan orang kemudian skeptis, merasa tidak ada gunanya melapor ke Mahkamah Konstitusi, walaupun saya pribadi menganjurkan agar kita tidak boleh putus asa,” kata Refly.

Refly juga berharap agar Mahkamah Konstitusi menyelesaikan secara adil berdasarkan hukum terkait berbagai laporan kecurangan dalam penghitungan suara Pilpres 2024 jika  disengketakan oleh Timnas AMIN.

“Tentunya berdasarkan data-data kuat tentang kecurangan yang bisa dipresentasikan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini kita juga bisa bicara tentang data kuantitatifnya. Data ini kan sedang bergerak, bersaing antara kemenangan Prabowo sesungguhnya berapa persen,” ujarnya.

“Data KPU misalnya mengatakan sudah 56 persen, dan sepertinya hanya mengikuti quick count. Tapi, jika data yang terjadi, misalnya AMIN dan lain sebagainya hanya 51 dan 52 persen saja, maka ini artinya bahwa dengan angka 51 dan 52 persen,  walaupun persentase data yang masuk lebih lambat, hal ini berpeluang terjadinya pilpres putaran kedua,” ujar Refly.