Reclaiming the Space: Menjaga Universitas sebagai Pilar Demokrasi di Asia Tenggara

VISI.NEWS | BANGKOK — Para akademisi, pendidik, dan pejuang hak asasi manusia dari seluruh Asia Tenggara akan berkumpul dalam konferensi regional "Reclaiming the Space", sebuah acara dua hari yang menyoroti pentingnya memulihkan dan menjaga ruang intelektual dan demokratis yang semakin menyempit di kawasan ini. Konferensi ini diselenggarakan oleh Southeast Asia Coalition for Academic Freedom (SEACAF) bekerja sama dengan universitas terkemuka dan organisasi masyarakat sipil, yang membawa bersama para akademisi, pembuat kebijakan, dan aktivis untuk menghadapi ancaman terhadap kebebasan akademik di tengah kemunduran demokrasi, penindasan negara, dan sensor di wilayah ini.

Dr. Bencharat Sae Chua, Direktur SEACAF dan pengajar di Institute of Human Rights and Peace Studies, menyatakan, “Kebebasan akademik bukanlah hak istimewa—melainkan dasar dari prinsip-prinsip demokrasi.” Ia menambahkan, “Ketika para akademisi dibungkam, dan universitas serta ruang kelas menjadi tempat ketakutan, masyarakat kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan kekuasaan dan membayangkan alternatif.”

Konferensi ini dibuka dengan plenary pertama yang berjudul “Tightening Spaces: Mapping Academic Freedom Across Southeast Asia”. Sesi ini akan mengulas berbagai pembatasan yang dihadapi universitas dan peneliti, mulai dari pengawasan dan intimidasi hingga undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi dengan dalih keamanan nasional. Beberapa pembicara dalam sesi ini adalah Dr. Chomkate Ngamkaiwan (IHRP), Satria Unggul Wicaksana Prakasa (KIKA, Indonesia), Assoc. Prof. Khoo Ying Hooi (Universiti Malaya), Celso da Fonseca (National University of Timor Leste), dan Sabae Khine (PNMD Programme).

Plenary kedua yang bertema “Agency and Action: Paths to Reclaiming Spaces for Academic Freedom in Southeast Asia” akan menyoroti strategi ketahanan dan perlawanan, mulai dari jaringan solidaritas hingga pedagogi kreatif yang menantang penindasan. Pembicara utama dalam sesi ini termasuk Seree Nonthasoot (Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Kwadwo Appiagyei-Atua (Africa Coalition for Academic Freedom), Atty. Renee Co (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Filipina), Jack Mayerhofer (Scholars at Risk), dan Dr. Vachararutai Boontinand (IHRP).